Soal Putusan MK 60, PKS Jabar: Kenapa Baru Disahkan Sekarang?

Jelang pendaftaran, partai politik sudah banyak menyerahkan surat dukungan atau B1KWK untuk paslon yang akan diusung di Pilkada 2024. Haru meyakini, aturan ini tidak akan langsung mempengaruhi kesepakatan koalisi di pilkada kabupaten dan kota di Jabar.

"Beberapa (partai politik) kan mungkin sudah koalisi, sudah komitmen, sudah ada B1KWK-nya itu kemungkinan akan lanjut, kemungkinan ya, karena kalau dibongkar lagi panjang lagi ceritanya," jelasnya.

Haru memastikan, PKS Jawa Barat tidak merasa keberatan dengan keputusan MK nomor 60 itu, sebab partai politik nantinya bisa mengusung paslon di Pilkada tanpa berkoalisi dengan partai lainnya untuk memenuhi syarat ambang batas kursi DPRD untuk pencalonan.

"Enggak (keberatan), kita positif tadi, artinya kan sekarang setiap partai yang punya suara bisa maju, itu bagus, jadi ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh semua partai politik," katanya.

Sebagai informasi, dalam aturan MK 60 ini mengubah syarat ambang batas pencalonan Pilkada dari 25 persen keterwakilan kursi di legislatif, menjadi 10 hingga 6,5 persen menyesuaikan dengan jumlah DPT di provinsi dan kabupaten kota peserta pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, Haru menambahkan, PKS sudah memberikan formulir B1KWK ke sebagian Paslon untuk Pilkada 2024. Baru-baru ini pengurus pusat juga sudah memberikan surat dukungan Paslon untuk Pilkada Tangerang.

Disinggung soal keputusan MK akan berpengaruh ke para paslon yang sudah diberikan B1KWK, Haru memastikan, aturan anyar itu nantinya tidak akan berdampak besar.

"Kalau menurut saya karena ini sudah injury time putusan MK itu tidak akan disebut gempa ya tidak biasa saja, ga akan terlalu banyak perubahan," kata dia.