Smart City Terganjal Biaya, Pemerintah Harus Gandeng Swasta

Kepala SCCIC ITB, Prof. Suhono Harso Supangkat, menjelaskan bahwa agenda ini dilaksanakan sejalan dengan tujuan dari Task Force 2 T20 yaitu bertanggung jawab untuk digitalisasi agenda T20 dalam berbagai sektor.

Ia mengatakan bahwa smart city bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi pelayanan, data, digital, manajemen, dan lain-lain. Maka, untuk mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah harus mulai melibatkan sektor swasta dalam pengembangan dan percobaan yang dikenal sebagai public-private partnership (PPP) .

“PPP adalah bentuk kesepakatan antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama dengan aplikasi dan ketentuan yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing” kata Suhono, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Sabtu (3/9/2022).

Dalam seminar yang sama, Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Mia Amalia membahas mengenai strategi pemerintah dalam mengelola pendanaan dalam pembangunan mulai dari penyediaan anggaran negara untuk infrastruktur dasar, menciptakan pemerintahan yang cerdas, dan infrastruktur konektivitas.

Di sisi lain ada pula Lead Co-Chair T20 Indonesia, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang hadir sebagai pembicara utama. Ketua Tim Penasihat Pemindahan IKN ini memaparkan pembangunan Ibu Kota Negara baru serta proses pendanaan dalam penyediaan infrastrukturnya melalui PPP.

“Ada tiga hal yang harus di-highlight yaitu inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Maksud dari inovatif adalah membuat solusi baru dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien untuk menyediakan kapasitas,” kata Bambang.

“Sementara maksud dari terintegrasi adalah menciptakan solusi di mana pemerintahan saling bekerja sama dengan lembaga swasta, perusahaan, atau organisasi. Integrasi termasuk proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur IT dan non-IT.”

Yang terakhir, lanjut Bambang, ialah aspek berkelanjutan sebagai solusi yang telah dibuat dan harus memiliki jangka yang panjang.

Hasil diskusi dari seminar ini menunjukkan bahwa PPP merupakan solusi efektif untuk mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur publik melalui kontrak dalam jangka panjang di antara sektor publik dan swasta.

PPP dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dengan manfaat yang optimal. Sektor swasta dapat mendukung suksesnya penyediaan layanan infrastruktur publik, juga dapat membawa inovasi dan efisiensi bersama dengan modal dan pengetahuan.