Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi bersama Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro di Mapolres Bogor, Sabtu (8/2/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM berkomitmen untuk memperjuangkan nasib siswa/siswi SMA/SMK kelas 12 di Jabar yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat keterlambatan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) oleh manajemen sekolah.

KDM mengungkapkan telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna meminta pertimbangan khusus terkait masalah tersebut.

"Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Dikti dan berkirim surat terkait sekolah yang siswanya tidak masuk pendaftaran SNBP karena sekolah terlambat mengirimkan data. Ini bukan kelalaian siswa, tetapi pihak sekolah," kata Dedi Mulyadi, Rabu (26/2/2025).

1. Surat berisi permintaan agar siswa dapat ikut seleksi SNBP

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi bersama Wakil Bupati terpilih Jaro Ade saat bertemu di Mapolres Bogor, Sabtu (8/2/2025). (Humas Polres Bogor).

Sejumlah siswa di beberapa sekolah di Jawa Barat menggelar aksi protes dan demonstrasi akibat kegagalan mereka mengikuti SNBP. Hal ini dipicu oleh kelalaian sekolah dalam mengisi PDSS, yang merupakan tahap krusial dalam proses pendaftaran SNBP.

Pengisian PDSS dijadwalkan berlangsung sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025, namun beberapa sekolah tidak menyelesaikannya tepat waktu. Akibatnya, para siswa tidak dapat mengikuti SNBP, yang seharusnya menjadi kesempatan mereka masuk perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes.

KDM secara khusus menyebutkan bahwa dirinya telah menyertakan nama-nama siswa dalam surat yang dikirim ke menteri sebagai upaya agar permasalahan ini mendapatkan pertimbangan khusus.

"Saya kirim surat langsung beserta nama-nama siswanya, semoga ada pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa tetapi pihak sekolah," katanya.

2. Nama siswa tidak terdaftar di PPDS

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Terpilih, Dedi Mulyadi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Kabid SMA Dinas Pendidikan Jabar Awan Suparwana mengatakan, tiga sekolah yang telat melakukan input data ini terletak di Cirebon, Bekasi dan Karawang.

"Secara sekolah untuk negeri saja di Jawa Barat ada tiga sekolah, SMAN 7 Cirebon, SMAN 1 Pebayuran Bekasi dan SMAN 1 Telukjambe Barat Karawang. Jumlah siswanya bervariasi tergantung dengan kuota siswanya di masing-masing sekolah tersebut," kata Awan saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Awan tidak menampik kegagalan para siswa dari tiga SMA negeri tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak sekolah yang terlambat dalam pengisian PPDS. Sehingga saat siswa akan melakukan registrasi di portal SNBP, nama yang bersangkutan tidak tercantum.

"Enggak bisa pendaftaran dan registrasi. Jadi pendaftaran dan registrasi ini bagi siswa-siswa yang akunnya sudah terdaftar di PDSS. Jadi yang sudah kemarin selesai sekolah-sekolahnya itu bisa melakukan registrasi dan pendaftaran anak-anaknya," tuturnya.

Meski demikian, Awan memastikan para siswa-siswi di tiga sekolah tersebut tetap bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi yakni dengan jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

3. Sanksi akan diberikan kepada guru

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi. (IDN Times/Imam Faishal)

Lebih lanjut, Awan memenambahkan, tiga sekolah yang telah lalai memasukkan data ini akan diwajibkan melakukan pendampingan siswa-siswi agar bisa mengikuti SNBT. Pemberitahuan ini juga telah disampaikan pada tiga sekolah tersebut.

"Kami sudah memberikan arahan untuk sekolah-sekolah yang memang kemarin terkendala. Salah satu kompensasinya mereka (siswa) disiapkan untuk SNBT melalui ujian tulisnya, karena kalau melalui prestasi, SNBP sudah jelas tidak bisa," tuturnya.

"Maka kami mintakan kepada sekolah untuk lebih mempersiapkan anak-anak untuk bisa ikut SNBP."

Disinggung soal sanksi kepada sekolah yang lalai hingga membuat siswanya gagal mengikuti SNBP, Awan menyebut hal itu menjadi kewenangan pimpinan Disdik Jabar. Namun ia telah melakukan penelusuran soal kelalaian sekolah yang hasilnya telah diserahkan ke bagian hukum Disdik Jabar.

"Sekarang fokus kami untuk menyelesaikan dulu masalah anaknya. Jadi kami sudah mintakan sekolah untuk memberikan kompensasi untuk memberikan pemantapan, kemudian juga memfasilitasi untuk SNBT," kata Awan.

Editorial Team