Siswa dan Guru YWKA Gusar, Lahannya Hendak Dieksekusi PN Bandung

04 Nov 2022, 16:00 WIB

IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah meminta permohonan penundaan eksekusi lahan di Jalan Elang, Kelurahan Garuda, Kota Bandung. Eksekusi hendak dilakukan pengadilan negeri (PN) Bandung setelah aset seluas 76.093 meter persegi diputuskan merupakan milik penggugat atas nama Nani Sumarni.

Di atas lahan tersebut terdapat sejumlah sekolah dengan berbagai jenjang yaitu PAUD, TPA yang dikelola oleh DKM Masjid Garuda dan juga TK, SD, SMP, dan SMA yang berada di bawah Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA)

Rencana eksekusi sendiri sesuai dengan Putusan Nornor 1741 K/Pdt/2021 jo. 273/Pdt/2021/PT Bdg jo. 65/Pdt.G/2020/PN.Bdg. PT KAI sebenarnya sudah mengajukan banding, tapi hasilnya perusahaan plat merah ini tetap kalah.

VP Public Relations KAI mengatakan, KAI akan terus mengupayakan berbagai langkah hukum demi menjaga aset negara yang diamanahkan kepada KAI. Mereka berkomitmen untuk selalu menjaga seluruh aset yang dimiliki perusahaan agar dapat terus memberikan manfaat bagi KAI dan masyarakat luas.

"Saat ini KAI sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. KAI yakin bahwa aset tersebut adalah aset perusahaan sebagaimana bukti kepemilikan yang sah dimiliki perusahaan,” kata Joni melalui siaran pers diterima IDN Times, Jumat (4/11/2022).

1. PT KAI punya surat tukar guling lahan dengan Pemkot Bandung

IDN Times/Istimewa

Aset yang akan di eksekusi tersebut diklaim milik KAI bermula dari adanya tukar guling aset antara KAI dengan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 1951.

Hal tersebut dibuktikan antara lain dengan adanya dokumen Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara KotaBesar Bandung No. 7890/51 tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Keputusan DPRD Kota Bandung No. 6563/71 tanggal 13 Mei 1971 perihal Tukar Menukar Tanah antara Kotamadya Bandung dengan Perusahaan Negara Kereta Api atau yang saat ini telah menjadi KAI.

Joni memastikan Pemkot Bandung tidak mungkin melakukan tukar guling aset dengan memberikan lahan yang di kemudian hari bisa melanggar hukum sehingga merugikan PT KAI di kemudian hari. Perusahaan BUMN ini menyayangkan adanya pihak-pihak yang ingin menguasai aset perusahaan, padahal sejak 1951 aset tersebut dikuasai dan dikelola oleh KAI dan telah memiliki sertifikat hak pakai pada 1988.

"Tiba-tiba di 2020, atau 69 tahun kemudian, ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari aset tersebut dan ingin merebutnya dari KAI," ujar Joni.

2. KAI harap eksekusi tunggu kepastian dari MK

Sidang putusan gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Joni berharap kebijakan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan adanya dinamika ini seperti proses PK, warga yang bermukim, dan masih berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah YWKA.

"Semoga rencana proses eksekusi aset tersebut dapat ditunda sampai dengan adanya putusan PK dari Mahkamah Agung," kata dia.

3. Ada 185 rumah yang menetap dan ratusan siswa belajar di YWKA

Ilustrasi Pelajar (IDN Times/Dini suciatiningrum)

Adanya rencana eksekusi dari PN Bandung tidak hanya merugikan negara melainkan juga masyarakat, karena pada lahan tersebut telah berdiri berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Terdapat 185 rumah perusahaan dan empat mess dinas yang saat ini digunakan olah 88 orang pensiunan, 51 janda atau duda pensiunan, serta delapan masyarakat umum.

Sementara untuk anak yang mengeyam pendidikan di YWKA yaitu 60 siswa Paud dan TPA, 38 siswa TK, 435 siswa SD, 147 siswa SMP, dan 316 siswa SMA. Sementara jumlah guru dan tenaga pengajar di seluruh sekolah tersebut mencapai 120 orang.

“Kami merasa sangat keberatan dengan adanya rencana eksekusi ini. Hal ini yang juga dirasakan oleh para siswa dan orangtua siswa. Keresahan ini sangat berdasar karena rencana eksekusi dapat mengganggu proses belajar mengajar serta ujian para siswa,” kata Ketua Yayasan YWKA Sri Astuti.