Sidang Doktoral Boy Rafli, Tito Karnavian Uji Sendiri Anak Buahnya

Dalam sidang promosi doktor Irjen Boy Rafli Amar, Kapolri menjadi anggota tamu tim penguji bersama sembilan guru besar Unpad disertasi yang berjudul 'Integrasi Manajemen Media Dalam Strategi Humas Polri Sebagai Aktualisasi Promoter'.

Di kesempatan tersebut Tito mencecar anak buahnya sendiri dengan sejumlah pertanyaan yang terkait penelitian disertasinya hingga Undang-undang ITE. Layaknya penguji, Tito menggunakan baju toga duduk dibagian depan bersama pimpinan sidang dan anggota tim penguji lainnya. 

"Di sini saya bukan sebagai Kapolri, Pak Boy mau jawab apa saja boleh. Saya dalam kapasitas akademik," kata Tito.

Dalam kesempatan tersebut Tito menyampaikan dihadapan Boy Rafli, dalam sebuah penelitian, permasalahan menjadi sebuah jantung. Sehingga melalui penelitian, diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Tito menilai, dalam disertasi Boy, permasalahan cenderung melebar tanpa ada fokus permasalahan. Tito juga melihat dalam disertasinya, belum terlihat apakah menemukan teori baru atau mematahkan teori yang sudah ada.

"Disertasi S3 seharusnya isinya sudah harus men-chance teori. Men-chance itu menemukan teori baru atau paling mudah varian baru. Kedua, mematahkan teori yang ada atau ketiga menemukan teori baru. Di bagian solusi, kisaran praktis tapi tidak teoritis akademis. Apakah ini varian baru teori atau mematahkan teori atau menemukan teori baru. Kalau menemukan teori baru excellent. Silakan kalau mau ditanggapi boleh kalau tidak jiga tidak apa-apa," ujar Tito.

Tidak cukup menanyakan soal adanya teori baru atau tidak. Tito kembali mengajukan pertanyaan berkaitan dengan manajemen media yang menjadi poin utama disertasi mantan Kadiv Humas Polri itu. Tito menanyakan apakah manajemen media ini perlu dukungan dari publik di era demokrasi ini.

"Saat ini kita anggap public support menjadi kritikal bagi Polri untuk survive. Menurut promovendus, kita menghadapi demokrasi liberal atau pancasila? Karena beda, ini akan menentukan public support kita harus all out atau tidak," kata Tito.

Tito lantas mengajukan pertanyaan lain. Tito menanyakan seberapa besar pengaruh manajemen media dalam membentuk Polri. Menurut Tito, hal ini perlu ditanyakan agar Polri bisa menentukan sikap di tubuh korps Bhayangkara itu.

"Lebih penting jor-joran memenej media sehingga opini terbentuk image Polri membaik atau lebih penting reformasi di internal Polri. Mana yang lebih penting? Manajemen medianya atau langkah lapangannya. Kalau simultan mana yang lebih dominan," kata dia.

Tito melanjutkan pertanyaannya. Tito menanyakan berkaitan dengan munculnya media sosial. Dia menanyakan tanggapan dari Boy terkait media sosial dan media konvensional yang sudah ada. Tito lantas mengajukan pertanyaan terakhir yang masih ada kaitannya dengan media sosial.

"Terakhir, bagaimana kita bisa kelola social media karena semua orang bisa jadi citizen jurnalis. Kita tahu social media saat pemilu capek kita hoax banyak sekali, dilakukan upaya penegakan hukum ITE, apakah promovendus menilai Undang-undang ITE sudah cukup? Atau perlu lebih keras lagi?," tuturnya.

Deretan pertanyaan dari anggota tamu tim penguji Tito Karnavian, Boy langsung memberikan jawaban secara gamblang. Berkaitan dengan pertanyaan demokrasi liberal dan pancasila, Boy menyampaikan bahwa saat ini cenderung kepada demokrasi yang liberal namun berdasarkan pada pancasila.

Sementara berkaitan dengan manajemen media di tubuh Polri, Boy menyebut bahwa perlu dilakukan secara simultan baik manajemen Polri maupun reformasi di tubuh Polri. Sementara berkaitan dengan media sosial dan konvensional, Boy menilai ada pangsa pasar masing-masing.

"Fenomen konvensional dan media sosial mana lebih dominan walaupun dalam hal ini, konvensional setidaknya memiliki pelanggan sendiri," katanya.

Terakhir terkait UU ITE yang ditanyakan Tito, Boy menjawab bila UU tersebut sudah cukup diterapkan di Indonesia.

"Undang-undang yang ada cukup mempuni. Oleh karenanya komponen masyarakat meyakinkan pihak ruang publik medsos harus dijaga dipelihara agar hukum terap berlaku dan semua patuh terhadap hukum sebagaimana dialami di dunia nyata. Penegakan hukum dilaksanakan, literasi dilaksanakan dapat diwujudkan secara tanggung jawab," katanya.