Sidak Bupati Bandung, 60 Persen ASN Disdik Kepergok Bolos

Atas peristiwa banyaknya ASN yang bolos, Dadang menegaskan bahwa hal itu harus menjadi perhatian dan tanggung jawab Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung (BKPSDM) dan Inspektorat, Pemkab Bandung.

"Apakah itu kebiasaan, atau sengaja dan sebagainya, mungkin nanti kita akan terapkan sanksi sesuai aturan-aturan perundang-undangan," kata Dadang.

Dadang pun menekankan kepada OPD di Kabupaten Bandung jangan hanya sekadar hadir, melainkan harus bekerja optimal dan menunjukkan kemampuan terbaik.

"Jadi walaupun besok libur, karena hari ini kerja, ya kita harus tetap kerja. Itu saran dan instruksi saya. Sehingga tidak ada alasan, karena besok libur, harus libur hari ini, enggak bisa."

"Makanya kita ada tukin, tunjangan kinerja. Nah tukin ini salah satu indikator untuk menilai bahwa yang bersangkutan itu bekerja sesuai fungsinya, atau hasilnya seperti apa, nanti sebagai acuan," tutur Dadang.

Berkaitan dengan peristiwa boos itu, Dadang berharap agar Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala OPD tidak melakukan tanda tangan secara asal saja pada laporan kinerja ASN di Kabupaten Bandung. Bagaimana tidak, seorang sekda harus bertanggung jawab terhadap uang rakyat dan negara dalam bekerja.

"Karena kan ini pakai uang negara, uang rakyat. Jadi tukin ini dilihat dari kehadiran dan juga hasil. Jangan sampai hasilnya tidak maksimal, atau tidak ada hasil, tapi penilaiannya 90 persen. Jangan lah. Lebih baik sesuai saja," ujar Dadang.