Siap-siap, Pendaftaran SPMB Jawa Barat Dimulai 10 Juni 2025

04 Jun 2025, 17:55 WIB

Azzis Zulkhairil

ilustrasi jadwal SPMB SMA (unsplash.com/Ed Us)

Intinya sih...

Disdik Jabar siapkan tes terstandar jalur prestasi pada SPMB 2025
Tes online terdiri dari 30 soal pilihan ganda dengan waktu 90 menit
Pendaftaran SPMB dijadwalkan mulai 10 Juni, siswa kurang mampu disiapkan anggaran Rp25 miliar

Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mengklaim sudah siap untuk melaksanakan tes terstandar jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Uji coba penerapan sistem ini sudah dilakukan hari ini, Rabu (3/6/2025).

Wakil Koordinator SPMB Disdik Jabar, Dian Peniasyani menjelaskan, infrastruktur jaringan dan sistem pendukung lainnya telah dipersiapkan dengan baik. Mengingat tes ini dilaksanakan secara daring, para peserta diwajibkan membawa perlengkapan pribadi, seperti ponsel pintar atau laptop.

"Kami sudah siap, baik dari sisi perangkat maupun sistem jaringan. Karena tes ini berbasis online, peserta harus membawa HP atau laptop saat pelaksanaannya nanti," ujar Dian melalui keterangan resminya.

1. Tes standar akan diberikan waktu 90 menit

Ilustrasi memberikan apresiasi (pexels.com/Pavel Danilyuk)

Tes terstandar ini terdiri 30 soal pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 90 menit. Materi yang diujikan mencakup pengetahuan umum, numerik, dan beberapa bidang lainnya. Calon murid baru, dapat mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

"Kami menilai waktu 90 menit cukup untuk menyelesaikan seluruh soal," tambahnya.

Penerapan tes terstandar ini merupakan inovasi baru dalam proses seleksi SPMB yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB, khususnya untuk mengukur kemampuan akademik calon peserta didik pada beberpa bidang pengetahuan.

2. Tes dimulai awal Juli 2025

ilustrasi guru dan murid-muridnya di kelas (freepik.com/freepik)

Pendaftaran SPMB 2025 dijadwalkan mulai 10 Juni 2025, sementara pelaksanaan tes terstandar akan berlangsung pada awal Juli 2025. Sebagai informasi, SPMB memilki beberapa jalur penerimaan yang berbeda, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan jalur domisili.

Disdik Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp25 miliar untuk membiayai siswa kurang mampu dalam SPMB tahun ajaran 2025/2026. Siswa kurang mampu ini akan diambil berdasarkan program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan khusus yang bersekolah swasta.

Sekretaris Disdik Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat mengatakan, siswa yang terdaftar pada program P3KE termasuk di dalamnya ada dari DTKS yang tidak masuk ke sekolah negeri akan diarahkan ke swasta dengan jarak terdekat dengan rumah.

"Kami menyiapkan anggaran ini untuk 12 ribu siswa kurang mampu, khususnya yang terdaftar P3KE sesuai perintah Pak Gubernur Jabar," kata Deden pada Sabtu (17/5/2025).

3. Pemprov Jabar menjamin pendidikan keluarga miskin ekstrem

ilustrasi seseorang guru (pexels.com/Haidar Azmi)

Siswa kurang mampu, dijelaskan Deden, pada dasarnya menjadi prioritas dalam SPMB 2025/2026 bersama siswa yang berasal dari kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Hanya saja, jika tidak terserap ke sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta dan dipastikan dibiayai Disdik Provinsi Jawa Barat.

"Sebenarnya, siswa kurang mampu ini tidak mesti ikut seleksi, karena menjadi kelompok yang harus diperhatikan, sehingga akan ditempatkan di negeri maupun swasta, dan apabila di swasta juga kami sudah menyiapkan biayanya," jelasnya.

Disdik Jabar memastikan, anggaran Rp25 miliar tersebut siap digunakan untuk membiayai siswa kurang mampu yang masuk sekolah swasta. Namun, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp25 miliar ini bakal ditambah di APBD Perubahan.

"Mudah-mudahan, anggarannya bisa ditambah di APBD Perubahan, karena kami masih memverifikasi ulang data jumlah siswa yang sekolahnya akan dibiayai," kata Deden.

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan, dalam gelaran ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, jika mayoritas siswa tidak mampu tidak terserap ke sekolah negeri akan dialihkan ke swasta.

"Kalau sekolah pemerintah tidak bisa nampung, ya sekolah swasta. Kan kita kerja sama, pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis di negeri atau swasta. Anggaran sekarang, eksisting Rp600 miliar," kata Dedi.