Setuju Rumah Deret, Warga Tamansari Minta Pembangunan Disegerakan

Eulis menuturkan, dia sudah puluhan tahun menetap di kawasan Tamansari. Bahkan sejak lahir dia sudah ada di daerah ini.

Sejak dulu kawasan Tamansari memang terbilang padat. Saking padatnya dalam satu rumah bisa dihuni dua sampai tiga kepala keluarga (KK). "Memang seperti itu kondisinya kami satu rumah dengan yang lain juga berdempetan. Fasilitas umum juga tidak banyak karena lahan berhimpitan," kata dia.

Selain itu, kamar mandi juga bisa dibilang kurang layak. Sebab jumlah kamar mandi dengan jumlah penghuni rumah tidak sebanding. Dengan kondisi ini maka kesehatan pun tidak terjamin.

Eulis menuturkan, pembangunan rumah deret memang paling tepat di kawasan ini. Dengan adanya bangunan itu maka semakin banyak orang yang bisa tertampung dan mendapat fasilitas lebih baik.

Selama ini jumlah warga yang di Tamansari tiap tahun bertambah. Namun, sedikit dari mereka yang justru berpindah tempat. Akhirnya jumlah warga semakin banyak dengan luas lahan yang tetap.

"Harapannya bisa mensejahterakan kita," ujarnya.

Eulis mengatakan, dia dan 185 kepala keluarga (KK) lainnya yang setuju ingin segera pembangunan tersebut rampung. Dia optimistis pembangunan rumah deret dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sana. Dengan demikian, sangat aneh kalau pembangunan rumah deret justru dianggap tidak pro-rakyat.

Menurutnya, para warga yang saat ini tergusur sudah menyiapkan ide untuk membangun usaha ketika rumah deret selesai dibangun. Sejumlah kegiatan baru bersama warga salah satunya adalah pelatihan kewirausahaan mengingat warga telah dijanjikan ruang usaha di kompleks rumah deret (rudet) Tamansari.

"Kita diskusi dengan warga yang lain, ingin bikin pelatihan sehingga ketika rudet Tamansari berdiri, warga sudah punya kemampuan (berdagang). Pada intinya setiap warga ingin pembangunan segera selesai agar kita bisa cepat menata hidup kembali," jelasnya.

Selain Eulis, salah satu warga RW 11 yang pro rumah deret, Sahroni mengatakan dirinya dan perwakilan warga telah mendatangi DPR RI untuk melakukan mediasi. Namun hal tersebut masih terganjal kelengkapan administratif.

"Kami ingin tempat tinggal kami dilayakkan sebagai manusia oleh Pemkot. Kami mendukung langkah ini tapi masih terganjal sejumlah orang," ungkapnya.