Karawang, IDN Times - Ratusan ton sampah setiap hari menumpuk di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisi itu terjadi karena tidak seluruhnya produksi sampah yang tersimpan di TPS terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Jalupang.
Selain tingginya produksi sampah rumah tangga, persoalan kekurangan armada pengangkut sampah menjadi persoalan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Bagaimana solusi ini akan diselesaikan Pemkab Karawang?
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang, produksi sampah rata-rata mencapai 800 ton per hari. Dari produksi 800 ton sampah, yang bisa diangkut ke TPA Jalupang hanya 400 ton per hari. Sisanya sekitar 400 ton sampah tidak terangkut dan menumpuk di TPS-TPS.
"800 ton sampah per hari itu baru produksi sampah rumah tangga," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang, Wawan Setiawan.
Dampak dari ratusan sampah yang tidak terangkut ke TPA Jalupang itu, setiap hari terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS wilayah Karawang.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang mengakui banyaknya sampah yang tidak terangkut ke TPA Jalupang. Hal itu terjadi akibat keterbatasan armada sampah yang dimiliki dinas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Wawan Setiawan mengatakan kalau saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang memiliki 65 truk sampah. Untuk di wilayah perkotaan Karawang, ditempatkan 45 unit armada sampah. Sebab potensi sampah di wilayah kota paling banyak, dengan
kapadatan penduduk yang tinggi.
Ia menyebutkan kalau jumlah armada sampah yang hanya 65 unit itu tidak ideal dibandingkan dengan luas daerah Karawang yang mencapai 309 desa tersebar di 30 kecamatan.
"Truk pengangkut sampah kita terbatas, jadi setiap hari tidak seluruhnya sampah di TPS terangkut ke TPA Jalupang," kata dia.
Sejak beberapa tahun terakhir hingga kini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang kelabakan dalam mengurus sampah. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang membolehkan perusahaan jasa angkutan sampah swasta ikut mengangkut sampah dari TPS ke TPA Jalupang.
Catatan dinas terkait, sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang telah bekerja sama dengan 30 perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan sampah swasta.
Dalam kerja sama itu, pihak swasta hanya mengangkut sampah dengan armada sampah miliknya, dari TPS ke TPA sampah Jalupang. Pihak swasta ini hanya berkewajiban mengangkut sampah ke TPA, tanpa ada kewajiban melakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu.
Kepala Bidang Kebersihan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Nevi Fatimah menyampaikan, pihak swasta yang mengangkut sampah itu diwajibkan membayar retribusi, Rp30.000 per ton sampah yang dibuang ke TPA Jalupang.
Selain dengan pihak swasta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang juga telah bekerja sama dengan perorangan atas nama yayasan dalam penanganan sampah.
Dalam kerja sama dengan pihak ketiga berbentuk yayasan, dinas memberi keleluasaan kepada pihak ketiga ini untuk menarik retribusi sampah dari masyarakat.
Kemudian, hasil dari penarikan retribusi sampah itu disetorkan ke dinas, tanpa ada kejelasan keuntungan dari hasil penarikan retribusi dalam perjanjian kerja sama tersebut.
Armada yang digunakan oleh pihak ketiga untuk mengangkut sampah ke TPA Jalupang itu juga menggunakan armada DLHK, termasuk menggunakan anggaran biaya operasionalnya, menggunakan anggaran dari dinas.
Permasalahan sampah masih terjadi di wilayah Karawang, meski Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah bekerjasama dengan pihak ketiga.
Atas hal itu, Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari mengingatkan agar dinas tidak asal-asalan dalam kerjasama penanganan sampah kepada pihak ketiga.
"Persoalan sampah selama ini terus bermunculan. Jadi kerjasama penanganan sampah dengan pihak ketiga ini lebih baik baik dievaluasi," ujarnya.
Wabup menyarankan agar ke depannya terjadi kontrak dengan jajaran kecamatan di Karawang dalam hal penanganan sampah.