Setengah Warganya Jadi Buruh, Padahal Cirebon Bukan Kota Industri

Meski melampaui rata-rata provinsi, posisi Kota Cirebon masih tertinggal dibandingkan kota-kota penyangga kawasan metropolitan. Data BPS mencatat, Kota Depok memiliki proporsi pekerja buruh tertinggi sebesar 64,07%, disusul Kota Bekasi 57,96% dan Kota Bogor 56,47%.

Sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung juga mencatat persentase di atas 50%. Sementara itu, Kota Cirebon berada di bawah Kabupaten Purwakarta (47,32%) dan Kabupaten Bandung (48,32%), serta masuk kelompok bawah dalam daftar 10 wilayah dengan persentase buruh tertinggi di Jawa Barat.

Menurut Margaretha, perbedaan ini menunjukkan adanya variasi struktur ekonomi antarwilayah. Kota-kota dengan kawasan industri besar cenderung memiliki ketergantungan lebih tinggi pada tenaga kerja formal.

Struktur ketenagakerjaan di Kota Cirebon dinilai lebih beragam dibandingkan kota industri. Hal ini terlihat dari proporsi pekerja yang tidak sepenuhnya didominasi sektor formal. Keberadaan sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penopang penting perekonomian lokal.

Aktivitas perdagangan skala kecil, jasa mandiri, hingga wirausaha rumahan masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Kondisi ini membuat distribusi status pekerjaan di Kota Cirebon lebih berimbang.

“Angka yang mendekati separuh menunjukkan bahwa ekonomi Cirebon tidak hanya bertumpu pada sektor formal, tetapi juga ditopang sektor informal yang cukup kuat,” kata Margaretha.

Komposisi tenaga kerja seperti di Kota Cirebon dinilai menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, keberagaman sektor ekonomi memberikan fleksibilitas dalam menghadapi gejolak ekonomi. Ketika sektor formal melambat, sektor informal dapat menjadi penyangga.

Di sisi lain, kualitas pekerjaan menjadi isu krusial. Rendahnya perlindungan sosial, ketidakpastian pendapatan, serta produktivitas yang terbatas masih menjadi persoalan utama di sektor informal.

BPS menilai pemerintah daerah perlu mendorong transformasi ekonomi yang seimbang. Upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta penciptaan lapangan kerja formal menjadi langkah penting.

“Transformasi ekonomi harus menjaga keseimbangan antara sektor formal dan informal, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja agar lebih produktif dan sejahtera,” ujar Margaretha.