Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20260216-WA0032.jpg
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

  • Publik puas dengan kinerja Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan

  • Kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi meningkat dari 100 hari kerja hingga satu tahun memimpin

  • Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menilai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur terasa jomplang

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Respons publik terhadap kinerja kaduanya disambut positif dan beberapa program kerja dinilai baik.

Dalam survei yang dilakukan Indikator Politik ini ada 23 program kerja yang dinilai oleh 800 responden di Jawa Barat dengan toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 3,5 persen. Program seperti jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat dari 74 persen pada 100 hari kerja kini meningkat menjadi 84 persen di satu tahun keduanya.

1. Belum semua kinerja baik

Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dalam survei ini turut menampilkan kepuasan kinerja Gubernur Dedi Mulyadi selama satu tahun memimpin Jawa Barat. Responden memilih cukup puas hingga 59,7 persen. Sementara pada 100 hari kerja hanya 53,6 persen.

Responden sangat puas mencapai 35,8 persen, dan yang kurang puas angkanya mencapai 4,0 persen. Angka tersebut berbeda jauh dengan Wakilnya Erwan Setiawan dengan cukup puas 49,7 persen, sangat puas 5,6 persen dan tidak puas sama sekali 1,8 persen.

Menanggapi hasil survei ini, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan mengatakan, gubernur populer bisa berdampak kepada program. Namun,ada beberapa yang dirasakannya masih ada kekurangan.

"Dengan hasil seperti ini kinerja provinsi Jabar dari satu tahun terkahir itu sangat baik dan beberapa ada nilai C dan D tapi lulus cuma belum Cumlaude apalagi Suma Cumlaude," ujar Djaya di Bandung, Senin (16/2/2026).

2. Kepuasan publik terhadap gubernur dan wakilnya jomplang

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat. IDN Times/Debbie Sutrisno

Djaya menilai secara keseluruhan hasil survei ini sangat positif dan angkanya tinggi, namun ada beberapa hal yang dirasakannya cukup mencolok yaitu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur terasa jomplang.

"Saya ada beberapa catatan. Approval rating tinggi terhadap gubernur. Itu dua kali lipat dari wakil gubernur, ini masalah apa bukan. Kalau publik Ingin keduanya kerja kang Erwan perlu mendongkrak elektabilitasnya," katanya.

Dalam hasil survei tersebut, Djaya merasa ada peran-peran yang belum dimaksimalkan atau belum diberikan terhadap wakil gubernur, sehingga tingkat kepuasannya mengalami perbedaan yang signifikan.

"Dalam konteks ini apakah diutamakan kepuasan terhadap wakil gubernur atau menjaga keutuhan. Saya menduga kalau keduanya solid dalam memerintah Kang Erwan harus kasih peran lain," kata dia.

"Bisa jadi kalau dia turun popularitas KDM merasa tersaingi. Disatu sisi ada One Man Show itu disengaja atau tidak disengaja," sambungnya.

3. Harus ada pembagian peran

Gubernur Jabar H. Dedi Mulyadi, S.H., seorang politikus dan aktivis Indonesia

Dia mencontohkan saat Gubernur DKI Jakarta dipimpin oleh Joko "Jokowi" Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Keduanya kata dia sudah memiliki peran masing-masing, yang mana Jokowi sebagai gubernur banyak turun ke masyarakat, sementara Ahok menjaga birokrasi dan lainnya.

"Seperti pas Ahok dan Jokowi, Jokowi turun ke masyarakat Ahok jaga meja. Ini (Dedi Mulyadi -Erwan) keduanya jomplang sekali. Pembangunan sistemnya mungkin kurang itu catatan pertama," kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, program Pemprov Jabar ini bukan hanya Dedi Mulyadi sebagai gubernur melainkan ada wakilnya dan itu seharusnya berdampak.

"Program Jabar bukan hanya Dedi tapi kinerja Pemprov Jabar. Artinya kalau program itu membawa berkah harusnya berdampak ke Erwan tapi yang sekarang jumper," kata dia.

Dia juga memberikan catatan, kepala daerah dengan popularitas tinggi maka akan berdampak ke program yangjuga bisa langsung dikenal masyarakat.

"Penting kepala daerah untuk meniupkan asa di lapangan. Kalau kepala daerah punya approval reting rendah program akan sedikit dikenal. Tapi kalau kultus impek nalar kritis kurang dan itu akibatnya kita tidak bisa nilai secara kritis. Kalau approv tinggi dampak mulai terasa. Pemerintah berjalan dan efisien dan efektif," kata dia.

Editorial Team