Sepi Murid, Forum Sekolah Swasta Layangkan Somasi ke Pemprov Jabar

16 Jul 2025, 12:15 WIB

Azzis Zulkhairil

Suasana SPMB SMKN 1 Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Forum Sekolah Swasta (FKSS) menggugat kebijakan penambahan rombongan belajar di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyebabkan sepinya murid di sekolah swasta.
FKSS menyiapkan langkah hukum untuk menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan akan melayangkan somasi kepada pihak terkait.
Ada kekhawatiran bahwa beberapa sekolah swasta dapat tutup karena tidak ada muridnya dalam 3 tahun ke depan, sementara situasinya di luar Kota Bandung bahkan lebih parah.

Bandung, IDN Times - Kebijakan penambahan rombongan belajar (Rombel) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak kepada sepinya murid di sekolah swasta. Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) mencatat keterisian kursi pada tahun ajaran 2025/26 saat ini hanya 20 sampai 30 persen.

Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana mengatakan, kondisi ini tidak lepas dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Di mana akhirnya meningkatkan rombel hingga 50 siswa per kelas.

Untuk mengantisipasi kekurangan murid pada tiga tahun ke depan, FKSS tengah menyiapkan langkah hukum untuk menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelum ke jenjang tersebut, Ade berencana melayangkan somasi.

Hanya saja, Ade belum membeberkan kapan waktu pelayangan somasi tersebut.

"Hari kemarin saya sudah tanda tangan surat kuasa ke tim hukum kami dan gugatan sudah kita susun bersama apa yang menjadi gugatan kita. Tentunya minggu ini kita siapkan somasi dan selanjutnya kita akan melakukan pengajuan gugatan ke PTUN," kata Ade, Rabu (16/7/2025).

1. Setelah somasi langsung menggugat

SPMB di SMAN 3 Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Ade melanjutkan, nantinya ada empat hingga lima poin gugatan yang disiapkan FKSS dalam poin gugatan nantinya, dan kini masih membuka ruang kolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan FKSS SMK.

"Sementara kita serahkan ke tim hukum kami walaupun itu kemarin dirumuskan bersama kami tapi kalau dari FKSS ada empat atau lima yang kami masukkan. Dan kami masih menunggu lembaga-lembaga lain yang mau bergabung dengan kami. BMPS, FKSS SMK belum (bergabung)," tuturnya.

"Kalau pun dari lembaga lain tidak mau gabung, kita tetap jalan, kan kita sudah tandatangan surat kuasa, yoh kalau kita menang, yang menang semuanya, jangan kita saja yang berjalan," lanjutnya.

2. Berpotensi ada sekolah swasta tutup

ilustrasi jadwal SPMB SMA (unsplash.com/Ed Us)

FKSS menggugat aturan tersebut karena untuk jangka panjang ke depan. Ade mengatakan, jabatan gubernur itu sampai lima tahun, dan nantinya ditakutkan beberapa sekolah swasta tutup karena sudah tidak ada muridnya. Namun, untuk saat ini masih ada beberapa murid di kelas 11 dan 12.

"Karena masih ada kelas 11 dan kelas 12 harus tetap jalan, (tapi) ini dikhawatirkannya untuk 3 tahun ke depan, dimana Pak Gubernur ini masa jabatannya 5 tahun. Artinya ada empat kali lah SPMB yang kalau tidak dicegah dari sekarang itu berpotensi tutup," ungkap Ade.

Di luar Kota Bandung, Ade mengungkapkan, situasinya bahkan lebih parah, seperti di Indramayu dari 28 sekolah swasta yang ada, hanya dua sekolah yang menerima murid baru dengan jumlah di atas 50 orang.

"Kemarin saya lihat itu ada yang hanya menerima empat siswa, enam siswa, lima belas siswa, dua siswa. Mengkhawatirkan lah," ujar Ade.

3. Harusnya program penambahan rombel direncanakan sejak awal

SPMB (instagram.com/jakdisdiktv)

Penambahan siswa baru, jika ada, juga tidak signifikan. Bahkan menurutnya, lebih banyak siswa yang menarik kembali berkas pendaftaran mereka akibat tersaring oleh kebijakan PAPS.

"Masih sama lah kalau pun ada penambahan juga tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu signifikan, paling penambahan satu dua. Bahkan lebih banyak yang mengundurkan dirinya," jelasnya.

Ade juga menyoroti dampak lanjutan dari kebijakan ini di sekolah negeri, yang kini mulai mengalami kelebihan kapasitas. Dia pun menilai kebijakan gubernur saat ini dibuat tanpa melalui kajian lebih dulu.

"Seharusnya kalau ada program seperti ini direncanakan dulu dari awal-awal," kata dia.