Bandung, IDN Times - Hasil pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) senrentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bandung periode 2022-2027, turut disengketakan oleh 16 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC).
Belasan para pengurus anak cabang itu menilai pelaksanaan Muscab yang menghasilkan Aan Andi Purnama sebagai ketua DPC Demokrat Bandung cacat aturan. Adapun Muscab itu mengajukan dua calon, salah satunya Entang Suryaman.
Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Mehbob mengatakan, keputusan gugatan itu telah usai. Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa perkara ini harus diselesaikan lewat Mahkamah Partai.
"Waktu sidang pertama terjadi perdebatan dengan hakim. Kami juga menolak mediasi karena batas waktu 60 hari harus selesai. Sehingga, kami mengajukan eksepsi dan dikabulkan. Artinya, PN Bandung tidak berwenang mengurus perkara ini," ujar Mehbob di Bandung, Kamis (6/10/2022).
Ia menjelaskan, perselisihan parpol sudah tertulis dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik).
"Dalam aturan tertulis, Mahkamah partai politik berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART partai politik," katanya.
Dari sengketa ini, Mehbob mengatakan, ada beberapa hal yang tidak dipahami dengan baik oleh para penggugat. Salah satunya, soal aturan AD/ART Partai Demokrat.
"Dalam AD/ART lama, pemenang Muscab ditentukan dengan suara terbanyak. Untuk aturan baru, calon ketua DPC ditentukan dengan syarat dukungan minimal 20 persen. Setelah itu, calon ketua diseleksi kembali oleh tim lima," kata dia.
Tim lima itu berisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; Sekretaris Jenderal DPP, Teuku Riefky Harsya; Kepala BPOKK DPP, Herman Khaeron; Ketua DPD Demokrat Jabar, H. Anton Sukartono Suratto; dan Sekretaris DPD Demokrat Jabar, Mohamad Handarujati Kalamullah.
"Jadi dari dua calon hasil Muscab kemarin, menjalani seleksi kembali oleh tim lima. Kemudian, hasil seleksi tim lima ini memutuskan pemenangnya, yaitu Aan Andi Purnama," kata dia.
Diketahui saat itu Aan Andi Purnama hanya mendapatkan dukungan 40 persen dari suara DPAC Demokrat Bandung. Adapun Entang mendapatkan dukungan sebanyak 60 persen.
Kemudian, Ketua Badan Hukum DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Leksadarma Kengsiswoyo menambahkan, keputusan hakim sangat objektif dalam sengketa ini. Menurutnya, permasalahan partai harus diselesaikan internal partai.
"Keputusan hakim dasarnya sudah benar. Keputusan sudah inkrah, tapi memang bisa saja melakukan upaya hukum luar biasa mengajukan kasasi (dari kubu Entang) dan itu kami tunggu saja hasilnya," katanya.
Sementara itu, Aan Andi Purnama mengatakan, dalam pengurusan ke depan semuanya akan dirangkul kembali. Termasuk DPAC yang sempat mengguat hasil Muscab kemarin.
"Ada empat DPAC balik ke Demokrat, sudah kami terima. Senior baru sudah gabung ke Demokrat dan ada beberapa saja yang belum karena soal loyalitas. Saya target akhir tahun Desember sudah mulai bentuk kepengurusan," kata dia.
Sebelumnya, Pendiri partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Yan Rizal Usman mengungkapkan beberapa kesalahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) senrentak 2022-2027 di Kota Bandung.
Menurut Yan, pelaksanaan Muscab serentak di Kota Bandung itu diduga mengandung unsur kesalahan secara aturan hukum partai politik dan aturan dari PD Itu sendiri.
"Pelaksanaan Muscab serentak itu sendiri sudah melanggar AD/ART yang dibuat dengan dia (AHY). Demokrat ini sudah melanggar undang-undang partai politik," ujar Yan ditemui di Bandung, Selasa (20/9/2022).
Dengan kondisi ini, Yan meminta para kader-kader Partai Demokrat terus bergerak bersama-sama untuk memutuskan kekuasaan yang saat ini dijalani oleh AHY. Dia juga meminta jangan ada lagi kriminalisasi pada kader-kader PD.
"Harus diputus antara rantai kekuasaan Cikeas di Demokrat, supaya Demokrat ini bersih dan jangan ada kriminalisasi. Kemarin rapat pimpinan nasional harusnya melahirkan rekomendasi bukan malah menuduh, bukan menjelekkan," katanya.