Semua Perangkat Daerah di Jabar Terdampak Efisiensi, Termasuk Disdik

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh jajarannya, untuk efisiensi anggaran APBD perubahan 2025. Hasilnya, dari yang sebelumnya hanya Rp3 triliun kini terkoreksi menjadi Rp6 triliun.

"Dari perhitungan pembiayaan anggaran kami dapatkan mata anggaran yang diubah dari belanja tidak penting jadi penting per tadi malam itu mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan," ujar KDM di Jakarta, setelah pelantikan, Kamis (20/2/2025). 

Anggaran hasil efisiensi ini nantinya akan digunakan untuk beberapa sektor lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara langsung. Seperti ruang kelas baru (RKB) hingga membangun sekolah di beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA hingga SMK.

"Dari anggaran tersebut kami akan mengubah menjadi apa? Pertama belanja ruang kelas SMA di Jawa Barat, dari angka Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru, dan membebaskan tanah tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan," tuturnya. 

Dedi juga menegaskan, efisiensi ini bukan berarti memotong anggaran, melainkan hanya mengalihkan kepada beberapa kebutuhan masyarakat. Bahkan, dirinya juga menolak untuk menaikkan anggaran belanja.

 "Tidak ada efisiensi dalam arti pemotongan anggaran, yang ada adalah alih lokasi anggaran. Bahkan, saya menantang Kepala Bappeda untuk menaikkan belanja dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun," katanya.  

Beberapa program prioritas yang akan mendapatkan peningkatan alokasi anggaran antara lain: Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB): dari Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih layak.

Kemudian, perbaikan jalan: dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun guna mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan di seluruh Jawa Barat. Selain itu, Penyediaan Listrik untuk Masyarakat Miskin: dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar untuk memperluas akses energi.

Ada juga Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni): dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar untuk membantu warga memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni.

Sementara, beberapa sektor yang akan dikenakan efisiensi, KDM mengatakan, sudah dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Hal ini termasuk beberapa belanja yang tidak penting atau aneh-aneh.

"Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat digital disiapkan, aplikasi aplikasi kita mulai hapuskan kalau gak bermanfaat bagi kepentingan publik," katanya.

Kemudian, ada juga anggaran baju dinas khusus gubernur. Ia memastikan hal itu akan dihapus, termasuk kendaraan dinas. KDM mengatakan akan menggunakan kendaraan dinas yang sudah ada.

"Saya dihapus, anggaran baju dinas gubernur Rp150 juta lebih dinolkan, anggaran kunjungan luar negeri Rp1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp1,8 miliar disisain hanya 700 juta. Hilang hampir 40 persen. Saya nggak ada (mobil dinas) pake mobil pribadi, mobil dinas gubernur lama juga banyak banget," kata dia.

Sementara, beberapa dinas memastikan efisiensi anggaran ini tentunya akan berdampak, seperti Dinas Pendidikan, dipastikan nantinya akan ada pengurangan anggaran dari implementasi Inpres ini. 

"Terdampak pastinya, dan masih di hitung," ujar Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat. 

Sekda Pemprov Jabar, Herman Suryatman mengatakan, untuk pendidikan efisiensi dilakukan sesuai dengan peraturan presiden. Hanya saja nantinya justru akan banyak penambahan anggaran untuk program tertentu.

"Saat ini masih berproses (perhitungan menyeluruh), ada banyak RKB yang akan dibangun. Sesuai arahan pak Gubernur Anggaran sektor pendidikan menjadi jauh lebih besar," ucapnya.

Hermann juga menegaskan, pengurangan ini berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Jawa Barat.

"Semua OPD, sesuai Inpres 1/2025, terutama fokus efisiensi untuk belanja perjalanan dinas, makan minum, kajian, acara seremonial, honor tim, ATK dan kegiatan pendukung lainnya yang tidak jelas hasilnya," katanya.

Hal ini juga dibenarkan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastini mengatakan, dinasnya turut terdampak, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan beberapa hal lainnya. Namun, ia memastikan efisiensi ini tidak akan mengurangi pelayanan publik.

Adapun pada tahun ini DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi tunjangan dari APBD 60 miliar, di mana 47 miliar digunakan gaji bulanan pegawai, kemudian operasional kantor dan sisanya aktivitas kedinasan. Hanya saja pengurangan dari efisiensi ini, Nining belum mengetahui seberapa besarannya.

"Ini belum bisa diputuskan karena masih dihitung jadi belum diketahui secara pasti karena belum tetap. Belum ada (angka)," ucapnya.