Cirebon, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menutup tiga tambang di area Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon.
Penutupan dilakukan sebagai bentuk sanksi administrasi atas kejadian yang menyebabkan 14 orang pekerja tewas tertimbun material tambang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan surat resmi pada malam sebelumnya sebagai bentuk sanksi penutupan terhadap ketiga pengelola tambang di Gunung Kuda.
"Situasional seperti kejadian di sini kami lakukan evaluasi cepat karena harus segera diambil keputusan. Dan Pak Gubernur tadi malam sudah mengambil keputusan, sudah mengeluarkan surat pemberian sanksi berupa sanksi administrasi penutupan ketiga pengelola tambang," ungkap Herman, Sabtu (31/5/2025).
Ia menegaskan, penutupan ini bukan hanya bentuk respons terhadap kejadian lokal, namun juga akan menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh aktivitas tambang di Jawa Barat, baik yang legal maupun ilegal.
Menurut Herman, Pemprov Jabar akan segera memonitoring dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap semua tambang di wilayah provinsi tersebut.
"Yang ilegal sudah jelas harus langsung ditutup. Yang legal pun kami cek ulang, terutama standar operasional, keamanan, dan perlindungan pekerja. Tidak boleh hanya ambil untung tanpa perhatikan kewajiban," ujarnya.
Ia juga menambahkan, masa izin operasi tambang Gunung Kuda akan berakhir pada November tahun ini, dan hingga saat ini diperkirakan hasil tambangnya telah mencapai lebih dari 2,5 ton.
Pemprov akan memastikan tidak ada pelanggaran prosedur, terutama yang membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar.
Dalam pernyataannya, Herman menekankan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk pertambangan.
"Ekonomi memang penting, masyarakat harus hidup dan berpenghidupan. Tapi tidak boleh mengorbankan keselamatan dan lingkungan. Harus ada keseimbangan," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Pemprov Jabar mencatat lebih dari 30 titik pertambangan serupa di wilayah selatan dan tenggara Jawa Barat, sehingga evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh.
"Kami akan evaluasi semua tanpa kecuali. Pak gubernur menegaskan keselamatan masyarakat adalah yang utama. Jika ada pelanggaran, sanksi akan diberikan tanpa kompromi," ujarnya.