Sekolah Tatap Muka Boleh, Tapi Harus Dapat Izin Orang Tua Siswa

13 Apr 2021, 17:50 WIB

Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi. IDN Times/Istimewa

Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendukung penuh rencana dilakukannya kembali sekolah tatap muka yang dimulai Juli 2021. Satu hal yang harus diperhatikan ketika mengajak anak belajar di sekolah adalah persetujuan dari orang tua siswa.

"Terkait sekolah tatap muka ini merupakan diskusi yang panjang, dan memerlukan beberapa perbaikan juga beberapa aspek yang perlu disiapkan. Dari Dinas Pendidikan sendiri mengatakan, bahwa instruksi dari menteri sendiri adalah sudah harus dipersiapkan per Juli Tahun 2021"kata Abdul Hadi melalui siaran pers, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, Hadi juga meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas harus dilakukan dengan syarat protokol kesehatan yang ketat.

"Jangan ada kesan juga dipaksakan, yang berimbas pada keamanan anak anak kita" ucapnya.

1. Perhatikan juga psikologis anak-anak

Default Image IDN

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mengatakan, dalam persiapan pendikan tatap muka selain protokol kesehatan yang ketat, para tenaga pendidik harus memerhatikan psikologis siswa.

Selama ini mereka lebih banyak siswa belajar menggunakan gawai. Bahkan, hampir setiap hari penggunaan gawai tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari.

"Itu sangat memengaruhi mental psikologis anak, jadi sekolah harus mempersipakan guru bimbingan konseling agar keberhasilan belajar tatap muka bisa terwujud," kata dia.

2. Persiapan terus dijalankan Disdik Jabar

Ilustrasi sekolah tatap muka (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mempersiapkan sekolah mana saja yang berhak menggelar pemmbelajaran tetap muka (PTM) di saat pandemik COVID-19. Rencananya PTM akan mulai dilakukan Juli 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa barat Dedi Supandi menuturkan, di Provinsi Jawa Barat (Jabar) ada sekitar 4.966 sekolah mulai dari tingkat SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Pemprov. Dari jumlah tersebut hanya ada 2.200 sekolah yang siap melakukan PTM.

Disdik Jabar pun sudah melakukan langkah-langkah dengan pengkategorian klaster yang di analisis. Misalnya, berdasarkan angka kasus positif COVID-19, angka kepadatan penduduk persekolah, termasuk juga pertimbangan sinyal internet di lokasi tersebut.

"Dari sekitar 2.200 yang mengajukan, untuk saat ini kalau kita lihat dengan pengkategorian klaster ada sekitar 383 Kecamatan, dikategorikan aman untuk pembelajaran," ucap Kadisdik Jabar Dedi Supandi, Minggu (4/4/2021).

3. Simulasi terus dilakukan sekolah yang berminat lakukan PTM

Ilustrasi anak sekolah (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Terkait simulasi PTM, kata Dedi, dijalankan dengan melihat bagaimana kondisi kelas, cara pengaturan jarak pada saat tatap muka karena jarak antarsiswa di sekolah itu sekitar 1,5 meter. Dengan adanya jarak tersebut, maka untuk satu kelas yang biasa diisi 36 siswa nantinya hanya diperbolehkan 18 siswa saja. Berbeda dengan yang kondisi SLB, kalau SLB dengan ruangan seperti itu hanya terjadi sekitar 5 peserta didik.

Selain itu, terkait jam pembelajaran yang harus sesuai dengan aturan. Jam pembelajaran di sekolah harus melakukan empat jam dengan kapasitas rombel dengan shif. Termasuk juga pihak sekolah wajib mengikuti adaptasi kebiasaan baru (AKB) baik itu mempersiapkan masker yang menutup hidung, mulut sampai ke dagu, tempat mencuci tangan, handsanitaizer, jaga jarak dan tidak kontak fisik, dan lainnya.

"Dalam kondisi PTM seperti ini, sebetulnya kami Disdik Jabar dan satuan pendidikan di sekolah, lebih pada menyediakan layanan. Layanan yang disediakan itu apabila PTM diberlakukan dan kita sudah siap, dan apabila PJJ diberlakukan juga kami juga sudah siap. Artinya orang tua atau wali siswa dapat untuk memilih apakah PTM atau PJJ," paparnya.