Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Sekda Pastikan Belum Ada Arahan Evakuasi Warga Jabar di Timur Tengah
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
  • Pemprov Jawa Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Luar Negeri untuk memantau kondisi WNI di Timur Tengah pasca meningkatnya eskalasi konflik regional.
  • Hingga kini belum ada arahan resmi evakuasi dari Kementerian Luar Negeri, namun Pemprov Jabar siap menindaklanjuti setiap instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat.
  • KBRI di berbagai negara Timur Tengah masih fokus memberi imbauan kewaspadaan serta menyusun rencana darurat, sementara data warga Jabar di kawasan tersebut masih dalam proses pendataan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
3 Maret 2026

Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah bergabung dalam grup WhatsApp Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri. Ia menegaskan belum ada arahan resmi terkait evakuasi WNI dari pemerintah pusat.

kini

KBRI Teheran masih fokus memberikan imbauan kewaspadaan kepada WNI dan menyiapkan rencana kontinjensi. KBRI di negara-negara lain juga belum mengeluarkan perintah evakuasi, sementara Pemprov Jabar terus menunggu data resmi jumlah warga di Timur Tengah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan belum ada arahan resmi untuk mengevakuasi warga asal Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya eskalasi konflik regional.
  • Who?
    Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman bersama Badan Penghubung Pemprov Jabar, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di beberapa negara Timur Tengah.
  • Where?
    Koordinasi dilakukan dari Bandung dan melalui jaringan komunikasi dengan KBRI di Teheran, Iran, serta perwakilan Indonesia di Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Irak, dan Arab Saudi.
  • When?
    Pernyataan disampaikan pada Selasa, 3 Maret 2026, saat situasi geopolitik Timur Tengah mengalami peningkatan ketegangan militer antara Iran dan pangkalan Amerika Serikat di kawasan tersebut.
  • Why?
    Tindakan koordinasi dilakukan untuk memastikan keselamatan WNI asal Jawa Barat serta menunggu arahan resmi pemerintah pusat terkait kemungkinan evakuasi akibat meningkatnya risiko keamanan di Timur Tengah.
  • How?
    Pemprov Jabar bergabung dalam grup WhatsApp Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dan terus memantau informasi dari KBRI mengenai imbauan kewaspadaan serta rencana kontinjensi
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menyikapi perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah setelah meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi baru-baru ini.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keadaan warga negara Indonesia (WNI), Jawa Barat dalam kondisi aman, tidak terdampak langsung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan Badan Penghubung untuk tergabung dalam grup WhatsApp Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah. Adapun tim tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

"Pemprov Jawa Barat melalui Badan Penghubung sudah masuk ke dalam WhatsApp Group Evakuasi Pemulangan Timur-Tengah yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri. Seluruh informasi, baik arahan maupun perintah terkait evakuasi WNI, disampaikan melalui kanal tersebut," ujar Herman dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

1. Belum ada data berapa warga Jabar terdampak

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri belum merilis arahan resmi terkait langkah evakuasi atau pemulangan WNI, termasuk yang berasal dari Jawa Barat.

"Per hari ini, belum ada rilis resmi maupun perintah evakuasi dari Kementerian Luar Negeri. Kami terus memantau perkembangan secara intensif dan siap menindaklanjuti setiap arahan yang dikeluarkan pemerintah pusat," tegasnya.

2. KBRI Tehran baru sebatas memberikan imbauan

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zul Khairil)

Herman menjelaskan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, saat ini masih berfokus pada pemberian imbauan kewaspadaan kepada WNI yang berada di wilayah tersebut serta menyusun contingency plan atau rencana darurat apabila situasi memburuk.

"Informasi yang kami terima, KBRI Teheran masih mengedepankan imbauan kewaspadaan kepada WNI di Iran. Selain itu, sedang disusun rencana kontinjensi sebagai langkah antisipatif," katanya.

Di sisi lain, perkembangan situasi menunjukkan bahwa respons militer Iran juga diarahkan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan, antara lain di Qatar, Bahrain, Kuwait, Yordania, Uni Emirat Arab, Irak, dan Arab Saudi.

3. KBRI masih melakukan pendataan warga terdampak

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman melakukan peninjauan lapangan lokasi peresmian koperasi desa merah putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (20/7/2025). Istimewa

Meski begitu, Herman memastikan bahwa hingga saat ini KBRI di negara-negara tersebut juga belum mengeluarkan perintah evakuasi, sehingga pemerintah provinsi memastikan masih menunggu kabar dari pemerintah pusat.

"KBRI di negara-negara yang terdampak perkembangan tersebut sejauh ini baru merilis informasi resmi dan imbauan kewaspadaan. Belum ada instruksi evakuasi," katanya.

Terkait jumlah warga Jawa Barat yang berada di kawasan Timur Tengah, Herman mengakui pihaknya masih menunggu data resmi dari masing-masing KBRI di negara setempat.

"Data warga Jawa Barat yang berada di Timur Tengah saat ini belum kami peroleh secara detail, karena data tersebut berada di masing-masing KBRI. Kami sedang berkoordinasi agar data tersebut bisa segera kami akses sebagai dasar pengambilan langkah konkret," kata dia.

Editorial Team