Sekda Klaim Kebocoran 4,6 Juta Data Pribadi Warga Jabar Hoax

Lebih lanjut, Herman memastikan sudah melakukan pencocokan data yang tersebar di media sosial itu dengan yang ada di Pemerintah Provinsi Jabar. Hasilnya tidak sesuai dengan yang asli. Oleh karena itu, dia tegas menyatakan dugaan ini tidak benar adanya.

"Contoh, ada nama Herman, ternyata NIK-nya (nomor induk KTP) lain, usianya lain, alamatnya juga lain. Jadi, data tersebut bukan dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Di kami tidak ada kebocoran data," ucapnya. 

Pemprov Jabar pun telah melakukan langkah-langkah pengamanan data sesuai dengan standar operasional dan prosedur dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 

"Mulai dari akses jaringan, kemudian semua aplikasi yang digunakan oleh Pemda Provinsi Jabar kami pastikan dilengkapi dengan pengamanan. Kami lakukan test secara reguler terhadap semua aplikasi."

"Ketiga terkait server, kami juga itu dibangun sendiri dan ada di dalam data centre kami, kemudian ada backup-nya juga di data recovery centre dan kami pastikan aman."

Kemudian, dari sisi kelembagaan, Pemprov Jawa Barat pun sudah membentuk tim komputer security, incident, response. Menurut Herman, tim ini memang dikhususkan untuk menjaga keamanan data dari warga Jawa Barat.

"Tim yang bekerja 1x24 Jam, apabila ada indikasi gangguan keamanan, apabila ada indikasi serangan dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan, data yang diklaim bocor oleh salah satu akun anonim di media sosial bukan berasal dari server Pemprov Jabar, melainkan merupakan aksi pihak yang mencatut logo dan nama institusi tanpa dasar.

"Saya sudah dapat kabar dari Kadiskominfo. Sudah dipastikan tidak ada data yang dikelola oleh Pemprov seperti yang diberitakan kemarin itu, yang mencantumkan atau men-capture logo Pemprov dan Biro Pemotda," kata Erwan, Senin (28/7/2025).

Akun yang mengklaim memiliki dan menjual data warga Jabar, kata Erwan, hanyalah oknum yang memanfaatkan identitas visual pemerintah untuk menyesatkan publik.

"Jadi ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan," katanya.

Tim persandian dan keamanan informasi Pemprov Jabar terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap setiap potensi peretasan, termasuk berupaya mencari pelakunya.

"Tidak ada kebobolan data di kami. Sudah kami cek ya, kami juga koordinasi dengan Ditsiber Polda Jabar, sudah dicek, tidak ada kebocoran data dari kami," tuturnya.

"Ini sudah ditangani oleh Ditsiber Polda Jabar. Kami sudah laporkan dan mudah-mudahan segera bisa terdeteksi siapa yang mengklaim bahwa itu data Pemda Jabar," kata Erwan.

Terkait pertanyaan apakah perlu dilakukan evaluasi sistem keamanan siber di lingkungan Pemprov, Erwan menilai hal itu tidak perlu dilakukan karena tidak ada bukti kebocoran yang terjadi.

"Ya, tidak perlu dievaluasi, karena itu bukan data kami. Kami tidak ada kebocoran. Saat ini sudah aman, data ada di kami, itu hanya orang mengklaim. Ya, siapa saja juga kan bisa kalau klaim-klaim doang. Tapi kan tidak ada, kenyataannya seperti itu," katanya.