Sekda Jabar: Dugaan Kecurangan Program JLFS Masih Didalami
Bandung, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman memastikan, dugaan kecurangan dalam program bantuan biaya pendidikan tinggi, Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) sudah masuk pendalaman.
Kasus ini dipastikan sudah jadi atensi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, dan telah dilakukan rapat koordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.
"Ini sedang kami dalami, Pak Gubernur kemarin kan sudah merapatkan langsung loh. Pak Gubernur sudah merapatkan dengan semua yang terkait termasuk inspektorat," ujar Herman, Rabu (23/10/2024).
1. Dinas Pendidikan tengah dimintai kejelasan
Dia sendiri belum mengetahui lebih jelas persoalan atau kecurangan apa saja yang terjadi dalam program ini. Meski begitu, Herman memastikan kasus ini tengah dilakukan pendalaman.
"Sekarang inspektorat sedang mendalami ke Dinas Pendidikan. Kami lihat aja nanti apakah ada persoalan atau miskomunikasi, apa persoalannya administrasi atau non-administrasi nanti kami lihat," katanya.
2. Kasus ini masih dugaan
Laporan hasil pendalaman kasus ini nantinya akan disampaikan langsung ke Pj Gubernur Jabar. Menurutnya, kecurangan ini sifatnya masih dalam dugaan, adapun untuk nanti apakah ada pelanggaran aturan atau ketidak sesuaian masih dalam penanganan Inspektorat.
"Jangan men-judgje dulu karena ini kan baru dugaan, baru perkiraan. Nanti inspektorat akan melaporkan ke Pak Gubernur apa yang terjadi. Apa masalah administrasi dan sebagainya," katanya.
"Tentu nanti solusinya sesuai dengan permasalahan hasil pendalaman inspektorat. Oke, harus fair," ucap Herman.
3. Kecurangan diketahui berdasarkan laporan dan evaluasi
Sebelumnya Jabar Future Leaders Scholarship ini merupakan program yang digagas oleh mantan Gubernur Ridwan Kamil. Program yang sudah berjalan selama tiga tahun lebih ini diperuntukkan kepada masyarakat yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik berprestasi di bidang akademik dan nonakademik.
Pada tahun ini, Pj Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin turut mendapatkan laporan dan langsung melakukan evaluasi. Hasilnya, di lapangan ditemukan ada proses tidak transparan dalam penyaluran progam ini.
Ia meminta agar Inspektorat dan Satpol PP Jabar menindaklanjuti temuan ini.
"Kemarin kami evaluasi, jadi memang harus lebih transparan. Memang sudah pengumuman tapi tidak menutup kemungkinan bisa dianulir atau tidak. Tapi kami melihat dalam prosesnya ada ketidaktransparanan," kata Bey di Gedung Sate, Bandung, Selasa (22/10/2024).
Gayung bersambut, Kepala Satpol PP Jabar Ade Afriandi memastikan akan memproses dan menindaklanjuti temuan ini. Hal ini juga sesuai amanah UU 23/2014 Pasal 255 ayat 1, di mana mereka diperkenankan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Termasuk pemeriksaan kepada perorangan, badan publik dan ASN.
"Kami dalam proses menunggu dan mempelajari. Nanti kalau dengan Inspektorat ternyata ditemukan pelanggaran, kami akan melajukan lidik terhadap masalah yang dilaporkan," katanya.
