Sekda Jabar Akui Pembayaran Utang BPJS Terkendala Pilkada
Intinya sih...
Sekda Jabar mengakui hutang BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Hutang ini terkendala pembayarannya karena anggaran Pilkada serentak yang besar pada tahun 2024, sehingga fiskal terbatas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan TAPD untuk mencari jalan keluar dalam pembayaran hutang BPJS Kesehatan.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jabar memiliki utang BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar kepada kabupaten dan kota. Utang ini sudah ada sejak dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Jabar.
Merespons hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Hermann Suryatman mengatakan, utang ini nantinya akan dikoordinasikan bersama dengan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari jalan keluarnya.