Ini Sejarah Panjang Radio di Indonesia dari Kolonial hingga Millennial

Sejarah panjang radio di Indonesia bermula ketika Belanda sadar akan efektivitas jalur komunikasi udara. Dalam buku Sedjarah Radio di Indonesia yang diterbitkan Kementerian Penerangan RI pada 1953, Belanda menggunakan radio untuk menyampaikan pesan seputar perdagangan.

Sadar akan potensinya, segelintir masyarakat Indonesia bercita-cita untuk memiliki saluran radio sendiri. Dengan modal urunan seikhlasnya, akhirnya masyarakat Indonesia berhasil mendirikan Bataviase Radiovereniging (BRV) pada 16 Juni 1925. BRV menjadi radio pertama yang digunakan masyarakat Indonesia untuk melawan propaganda Belanda.

BRV menjadi inspirasi bagi sejumlah daerah untuk melahirkan radio-radio lokal. Salah satu radio daerah yang paling berpengaruh adalah Solose Radiovereniging (SRV) yang berdiri di Surakarta pada 1 April 1933. Kala itu, radio hanya bisa dinikmati oleh kalangan elite. Hanya 20 bangsawan yang diketahui mendengarkan radio.

NIROM yang merupakan radio milik Belanda merasa khawatir dengan tumbuh suburnya radio lokal. Alhasil, NIROM mengurangi subsidi yang sebelumnya diberikan kepada radio daerah. Subsidi akan diberikan lebih apabila pengurus radionya bertambah. Akan tetapi, pada masanya, pengurus struktural harus memiliki radio, yang mana setiap pemiliknya akan dibebankan pajak. Karenanya, banyak radio lokal terpaksa gulung tikar akibat syarat yang melilit.

Salah satu upaya melawan penjajah adalah dengan membentuk perserikatan radio ketimuran (istilah lain dari Indonesia). Perwakilan dari VORO (Jakarta), VORL (Bandung), MAVRO (Yogyakarta), SRV (Surakarta), dan CIVRO (Surabaya), sepakat menjadikan M. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai ketua Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) pada 28 Maret 1937.

Dengan menyetujui syarat-syarat tertentu, akhirnya NIROM bersama pemerintah kolonial mengizinkan radio ketimuran untuk beroperasi. PPRK pertama kali mengudara pada 1 November 1940 menggunakan pemancar Nirom. Alotnya perizinan membuat rencana penyiaran tertunda selama tiga tahun.

Kemenangan Jepang atas sekutu, memaksa Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Kebijakan awal Jepang adalah menghidupkan kembali siaran-siaran radio. Sepanjang 1942-1945, Jepang menyita perangkat penyiaran di daerah-daerah. Mereka juga memutus sambungan ke luar negeri. Masyarakat hanya boleh mendengarkan radio Hoso Kanri Kyoku. 

Kendati begitu, Jepang tidak mematikan kesenian tanah air. Mereka menyajikan musik dan kesenian Indonesia untuk “menghibur” mereka yang memiliki radio. Inilah yang menyebabkan kesenian Indonesia tidak punah walau dijajah lebih dari tiga abad. Di luar itu, masyarakat hanya mendengarkan pencapaian Jepang pada bidang pembangunan.

Pada 14 Agustus 1945, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, pegawai radio berbondong-bondong membantu golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, gelagat mereka terendus oleh Jepang. Sehingga, pada 15 Agustus 1945, tentara Jepang yang masih berkuasa menjaga ketat Gedung Siaran Radio.

Ketatnya penjagaan tentara Jepang menyebabkan proklamasi yang dibacakan pukul 10.00 WIB pada 17 Agustus 1945, tidak bisa disiarkan melalui radio. Tidak ada satupun pegawai radio yang diizinkan keluar-masuk gedung yang berada di Merdeka Barat 4 dan 5. Adalah Sjachrudin dan Jusuf Ronodipuro yang memiliki andil besar dalam menyiarkan teks proklamasi.

Sjachrudin, wartawan kantor berita Domei, berhasil melompati pagar sehingga bisa menyampaikan teks proklamasi kepada Ronodipuro, penyiar yang kelak memimpin Radio Republik Indonesia (RRI) Biro Jakarta. Proklamasi akhirnya dibacakan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris pada pukul 19.00 WIB. Kabar kemerdekaan tersebut berhasil terpancar hingga Australia.

Seiring kekalahan Jepang, pemerintah Indonesia mengambil alih stasiun radio Jepang yang tersebar di berbagai daerah. Dari sinilah cikal-bakal RRI berdiri hingga diresmikan pada 11 September 1945 di kediaman Adang Kadarusman, di Gang Menteng Kecil.

Memasuki Orde Baru (Orba), radio menjadi instrumen pemerintah untuk menyebarkan propaganda. Disampaikan oleh Rosarita Niken Widiastuti, RRI menjadi satu-satunya radio yang boleh menyiarkan berita. Radio swasta hanya diizinkan memutar musik dan menyajikan kesenian lainnya. Di samping itu, mereka memiliki kewajiban untuk memutar siaran dari pusat.

“Pada Orba, radio betul-betul digunakan untuk kepentingan pemerintah. Sekitar tahun 70an, radio swasta ada wajib relay dari jam 5 hingga 11, ada sekitar 7 atau 8 siaran dari Jakarta,” kata mantan Direktur Utama RRI Periode 2010-2015 itu kepada IDN Times.  

Kesenian yang disajikan tidak boleh sembarangan. Segala hal yang memuat kritik terhadap penguasa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. “Memang gak ada radio yang sampai dibubarkan, tapi pemiliknya pasti ditegur pemerintah kalau ada yang menyinggung,” sambung dia.  

Jatuhnya Soeharto, sekaligus terbukanya keran demokrasi, membebaskan radio dari segala tuntutan pemerintah. Konten-konten kreatif mulai lahir. Radio swasta tak lagi diwajibkan relay dan dibebaskan dari berita berbau propaganda.

“Saya kira tahun 2000an menjadi zaman kejayaan radio. Bahkan RRI sendiri melakukan berbagai reformasi jadi lebih kreatif,” katanya.

Tingginya penetrasi internet menjadi tantangan tersendiri bagi industri radio. Masyarakat mulai meninggalkan radio dan beralih ke portal berita daring untuk memperolah informasi. Terlebih, aplikasi digital sangat memanjakan para pemilik gawai untuk mendapatkan informasi tanpa kesulitan mencari saluran tertentu.

Alih-alih ditinggalkan, survei Nielsen tentang angka pendengar radio pada kuartal III 2016 ternyata menyatakan hal lain. Dari 8.400 orang di 11 kota di Indonesia, ternyata radio masih didengarkan oleh 20 juta orang dengan rata-rata durasinya 139 menit per hari.

Bila dikategorisasi berdasarkan usianya, Generasi X (35-49 tahun) menempati urutan teratas dengan durasi mendengarkan radio selama 18 jam setiap minggunya. Disusul oleh Baby Boomers (50-56 tahun) selama 17 jam 20 menit, silent generation (65 tahun ke atas) selama 16 jam 22 menit, dan millennial (15-34 tahun) selama 15 jam 37 menit.

Temuan di atas sekaligus membantah wacana yang menyebut eksistensi radio semakin terkikis seiring perkembangan teknologi digital. Harliantara Harley Prayudha, pengamat radio Universitas Dr. Soetomo Surabaya, melihat gerak radio berada pada tren positif. “Sepengamatan saya, radio terus tumbuh. Kalau diperiksa izin di berbagai KPID, jumlah yang mengajukan izin penyiaran itu terus bertambah,” kata dia kepada IDN Times.

Berdasarkan rekapitulasi Kominfo per 2019, jumlah radio yang memiliki izin mengudara sebanyak 2025. Terdiri dari 1.680 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), 215 Lembaga Penyiaran Komunitas (215), dan 130 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

“Makanya saya katakan, kalau ada yang menganalisis radio itu secara bisnis dan tren pendengarnya menurun signifikan, saya kira itu hanya kepanikan saja,” sambutnya.

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) berkolaborasi dengan Presiden Joko Widodo sempat mengkampanyekan #radioguemati pada 11 Desember 2017 lalu. Secara serempak, seluruh radio swasta dinonaktifkan selama 15 menit dari pukul 07.45 WIB.

Tepat pukul 08.00 WIB, melalui akun media sosialnya, Jokowi mengunggah video dengan ungkapan, "Emang enak nggak ada radio. Saya Joko Widodo, pendengar radio."

Gerakan ini sekaligus mengkampanyekan betapa radio masih memiliki banyak pendengar di Indonesia.

Tidak seperti portal berita daring atau cetak, radio memiliki kelebihan untuk berkomunikasi dua arah. Pada satu waktu, pendengar menjadi subjek sekaligus objek pemberitaan.

“Mereka juga bisa ikut kuis, request musik. Jadi gak sekedar dengerin mereka tuh. Dan satu lagi, kita gak pakai kuota, haha,” ujar Kemal.

Dalam menyebarkan informasi, radio juga memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding media lainnya. “Kalau TV kan perlu diedit dulu. Ini gak, menyampaikan informasi lewat ponsel juga bisa. Receiver-nya juga murah,” lanjut Niken.

Sebagai Sekretaris Jenderal Kominfo, Niken melihat potensi radio sebagai sarana cek fakta yang cepat. Dengan melemparkan satu isu ke ruang publik, ia berharap masyarakat bisa terlibat aktif dalam memberantas hoaks di jejaring pemberitaan.

Bagi Harliantara, radio memiliki keuntungan bagi pendengar dan penyiarnya. Dalam menyampaikan informasi, radio memiliki nilai persuasif yang tinggi. Untuk skala lokal, radio masih menjadi media informasi yang terus mendapat ruang di setiap hati pendengarnya. “Karena ada kedekatan emosi,” terang dia.

Sedangkan, bagi penyiarnya, radio menjadi kawah candradimuka untuk meningkatkan kualitas diri. “Radio itu kan isinya orang-orang kreatif, harus multitasking dong. Bisa MC, public speaking, moderator, jadi reporter, itu nilai tambah. Jadi kompetensinya terus meningkat,” sambungnya.

Memasuki era digital, tidak sepatutnya radio melihat internet sebagai pesaing. Sebab, selama ini, radio dikenal sebagai media paling adaptif. “Hubungannya saling melengkapi dong. Radio dengan frekuensi analog tetap ada, tapi berkembang dengan hadirnya gambar dan video di kanal beritanya,” tambah Harliantara yang juga menjadi konsultan radio 93.4 Kisi FM.  

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Kemal. Dengan radio streaming, pendengar Gen FM semakin meluas, bukan hanya di Jakarta dan Surabaya. “Karena kita ada Noice apps, jadi lu bisa dengerin Gen FM dengan streaming. Ini pendengarnya sampai Makassar, Jepang, bahkan Belanda. Dan itu semua tanpa menambah jaringan frekuensi,” paparnya.

Tidak bisa dipungkiri, integrasi radio dengan internet melalui gawai berbasis aplikasi berdampak terhadap tingginya angka pendengar radio. Temuan lain Nielsen, 4 dari 10 orang mendengarkan radio dari gawai.

Harliantara menambahkan, “Konvergensi radio dengan internet menjadikan mereka yang mendengarkan radio streaming akan mendengarkan radio analog juga. Saya kira ini yang membuat millennial tetap mendengar radio konvensional."

Radio memiliki masa depan yang menjanjikan di Indonesia. Bagi Harliantara, selama masyarakat Indonesia memiliki telinga, selama itu pula radio akan tetap eksis.

“Hanya memang sumber daya manusianya dan manajemennya harus dikelola secara profesional,” ujarnya.

Dia yakin radio memiliki potensi besar di daerah. "Karena ada prinsip, contents is a king, localism is a queen. Konten tetap harus diperhatikan dengan memperhatikan pendengarnya. Ini yang menyebabkan radio di daerah hidup. Persaingan sengitnya hanya di radio kota-kota besar," jelasnya.  

Melalui jajak pendapat di media sosial IDN Times, ternyata radio masih sering didengar karena menikmatinya hanya dengan bersantai. "Karena tangan dan mata bekerja, so kuping dengerin radio," tulis @herlina_cahyo, 

Alasan lain juga diungkapkan @arshaadhim, "Karena berasa kek ngobrol sm temen deket gitu.. yg dibahas juga hal2 terdekat kt."  

Tak mau ketinggalan, Kemal optimis kultur masyarakat Indonesia yang guyub adalah kunci eksistensi radio. “Orang-orang kita suka kumpul, arisan, pengajian, nongkrong, kalau gak ada musik gak asik kan. Budaya guyub itu yang hanya dimiliki Indonesia, tidak di Eropa yang gaya hidupnya terlalu individual,” tuturnya.

“Di Eropa juga gak ada macet, makanya radio-radio FM sudah mulai tutup di sana. Nah, kalau di Indonesia, selama ada macet, gue yakin radio akan selalu punya masa depan,” canda Kemal sembari menutup obrolan panjang siang itu.