Satu Juta Lebih Warga Jabar Dinonaktifkan dari PBI BPJS Kesehatan

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang sudah melakukan proses verifikasi atau pengecekan langsung di lapangan untuk mencocokkan data, ditemukan keliruan ada beberapa peserta yang memang belum tepat menerima program tersebut.

"Dari hasil ground check itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dikeluarkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk," kata Noneng.

Dia menambahkan, hasil verifikasi langsung ditemukan ada 2,1 juta warga Jabar yang kemudian tengah diproses masuk atau aktif menjadi PBI JKN. Hal ini menunjukan jumlah PBI di provinsi tersebut terus meningkat.

"Dari 2025-2026 itu meningkat kurang lebih 145 ribu penerima," katanya.

Noneng memastikan proses pengeluaran dan memasukan PBI akan berlangsung dinamis setiap tiga bulan. Hal itu dilakukan berdasarkan keputusan Kementerian Sosial.

"Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap tiga bulan, ada yang meninggal dan atau pindah," katanya.

Ia saat ini tengah membantu Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang berencana mengambil alih 1,9 juta warga yang dihapus dari PBI JKN.

"Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, pemerintah provinsi saat ini sedang menyiapkan mekanisme bersama dengan dinas terkait untuk melakukan reaktivasi peserta BPJS BPI sesuai arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Kami akan menelusuri dulu ya kasus-kasus secepatnya, karena kan kasihan mereka harus kemo, harus transfusi ya. Harus juga mencuci darah gitu," kata Vini, Senin (9/2/2026).

Vini menyampaikan, Gubernur Dedi Mulyadi meminta tidak lagi ada masyarakat yang tidak memperoleh layanan kesehatan akibat permasalahan biaya, meskipun sebenarnya selama ini Pemprov dikatakan sudah rutin memberikan bantuan pada kesehatan.

"Jadi pada prinsipnya Pak Gubernur nggak mau ada orang yang sampai gara-gara tidak punya pembiayaan tidak di kemo, tidak di HD, itu saja," katanya.

Vini mengatakan, pembahasan dan proses identifikasi terhadap kepesertaan PBI-JKN non-aktif khusus masyarakat tidak mampu tengah berjalan, dan nantinya akan dilengkapi dengan penerbitan Surat Edaran (SE).

"Kami akan rapat terkait dengan penerbitan surat edaran ya. Sama mungkin dari mulai pendataan, identifikasi. Tinggal nanti mekanismenya seperti apa, besok itu pembahasannya," ungkapnya.