Satpol PP Bandung Bongkar 16 Lapak PKL di Jalur BRT Cicadas

22 Apr 2026, 19:34 WIB

Debbie Sutrisno

Satpol PP Bandung Bongkar 16 Lapak PKL di Jalur BRT Cicadas

16 Lapak PKL di Jalur BRT yang Tak Terpakai di Cicadas Diangkut Satpol PP. Dok Diskominfo Bandung

Intinya Sih

Satpol PP Bandung membongkar 16 lapak PKL tidak aktif di jalur BRT Cicadas untuk menata kawasan agar lebih rapi dan mendukung rencana pembangunan transportasi publik.
Proses pembongkaran dilakukan tanpa konflik karena hasil kesepakatan antara Satpol PP, koordinator PKL, serta pihak kecamatan dan kelurahan melalui musyawarah bersama.
Pemkot Bandung bersama Dishub mulai sosialisasi pembangunan BRT di 22 kecamatan terdampak dengan melibatkan masyarakat, RT/RW, dan pedagang kaki lima secara terintegrasi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung terus melakukan penataan kawasan perkotaan demi menciptakan ruang publik yang lebih tertib dan nyaman. Terbaru, penanganan dilakukan di kawasan Cicadas tepatnya di jalur yang direncanakan menjadi lintasan Bus Rapid Transit (BRT).

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi mengungkapkan, langkah yang dilakukan bukanlah penertiban besar-besaran, melainkan pembersihan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang sudah tidak aktif.

“Hal yang kami lakukan kemarin adalah pengangkutan roda atau lapak yang sudah tidak digunakan untuk berjualan. Totalnya ada 16 roda, diangkut dalam dua tahap masing-masing delapan roda,” kata Yayan, Selasa (21/4/2026).

1. Penertiban dilakukan sesuai aturan

16 Lapak PKL di Jalur BRT yang Tak Terpakai di Cicadas Diangkut Satpol PP. Dok Diskominfo Bandung

Pengangkutan dilakukan pada 8 April dan 20 April 2026 oleh satu peleton personel Satpol PP yang berjumlah sekitar 30 orang. Langkah ini diambil untuk menghilangkan kesan kumuh sekaligus menata kawasan agar lebih rapi dan estetik.

Yayan mengatakan, kawasan Cicadas termasuk dalam jalur BRT yang melintasi 12 kecamatan di Kota Bandung, termasuk Kecamatan Cibeunying Kidul. Namun, untuk penertiban menyeluruh di jalur tersebut saat ini masih dalam tahap administratif.

“Saat ini baru sampai surat peringatan kedua (SP2). Penertiban menyeluruh akan dilakukan setelah SP3 diterbitkan dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

2. Pastikan tak ada konflik

16 Lapak PKL di Jalur BRT yang Tak Terpakai di Cicadas Diangkut Satpol PP. Dok Diskominfo Bandung

Ia juga memastikan proses pengangkutan lapak tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Seluruh langkah dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara koordinator PKL, pihak kecamatan, kelurahan serta Satpol PP.

“Tidak ada penolakan karena ini hasil kesepakatan bersama. Lapak yang diangkut memang sudah tidak aktif jadi lebih baik dibersihkan agar tidak terbengkalai,” ucapnya.

Selain di Cicadas Satpol PP juga telah melakukan penataan serupa di sejumlah wilayah lain, seperti Sukajadi dengan pendekatan yang sama yakni mengutamakan koordinasi dan kesepakatan bersama warga.

“Penataan serupa juga sudah kami lakukan menggunakan pendekatan yang sama seperti mengutamakan koordinasi dan kesepakatan bersama warga,” tuturnya.

3. Sosialisasi terus dilakukan

16 Lapak PKL di Jalur BRT yang Tak Terpakai di Cicadas Diangkut Satpol PP. Dok Diskominfo Bandung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera sosialisasi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) kepada masyarakat di wilayah terdampak.Tercatat, sebanyak 22 kecamatan akan terlibat dalam proses sosialisasi tersebut.

Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menyampaikan sosialisasi dilakukan sebagai langkah awal sebelum pembangunan koridor BRT, khususnya pada jalur on-corridor yang berpotensi menimbulkan dampak langsung di lapangan.

“Sosialisasi ini akan dilakukan secara menyeluruh di 22 kecamatan yang terdampak. Kita libatkan masyarakat, mulai dari kelurahan, RT/RW, hingga perwakilan pedagang kaki lima dan pihak lain yang terdampak,” ujarnya usai Rapat Koordinasi BRT dengan Kemenhub, World Bank, dan konsultan terkait di Balaikota, Rabu (15/4/2026).

Walkot Farhan Hentikan Sementara Izin Pembangunan BRT

Ia menegaskan, pendekatan sosialisasi yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi. Artinya, seluruh aspek pembangunan BRT akan disampaikan secara utuh kepada masyarakat.