Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satgas Sukabumi.
31 dari 40 dapur SPPG sudah beroperasi penuh, dengan upaya percepatan aktivasi sembilan dapur lainnya.
Pengawasan kualitas pangan ditingkatkan, termasuk pemantauan aroma, kondisi fisik, menu sayuran, dan alergi anak-anak.
Kota Sukabumi, IDN Times - Pemerintah Kota Sukabumi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG. Melalui satgas tersebut, pihaknya akan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Beberapa SKPD termasuk BGN wilayah dilibatkan untuk untuk mencegah risiko keracunan, terutama karena makanan program ini langsung dikonsumsi oleh kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Kasatgas MBG Sukabumi, Andri Setiawan menjelaskan, pihaknya menggandeng banyak unsur, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Puskesmas, kepala dinas, hingga camat.
"Kami koordinasikan dengan seluruh unsur tugas percepatan, termasuk koordinator BGN, Puskesmas, kepala dinas, dan camat," ujar Andri, Senin (29/9/2025).
Tak hanya itu, Satgas juga bekerja sama dengan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur penyedia makanan mematuhi standar keamanan pangan.
"Kami akan undang seluruh kepala SPPG dan menghadirkan ahli gizi agar penyajian makanan tetap aman," tambahnya.
Saat ini, dari total 40 SPPG yang telah dibentuk, 31 dapur sudah aktif melayani masyarakat. Andri menegaskan pemerintah daerah terus mendorong percepatan aktivasi sembilan dapur lainnya agar distribusi makanan bergizi bisa merata dan aman.
"Awal minggu ini kita akan bahas dan konsolidasi bersama," kata dia.
Satgas MBG sendiri dibentuk atas instruksi Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana menjadi dewan pengarah program tersebut.
Koordinator Wilayah SPPG Kota Sukabumi, Septo Suharyanto menyebut, cakupan penerima manfaat sudah mencapai 90 persen. "Dari 40 dapur, 31 sudah beroperasi penuh. Sisanya masih tahap persiapan," jelasnya.
Meski begitu, Septo mengakui ada beberapa catatan, seperti makanan beraroma kurang sedap, kondisi fisik yang tidak segar, hingga menu minim sayuran.
"Kalau makanan dirasa tidak layak konsumsi, kami langsung himbau untuk tidak dimakan. Kami tekankan makanan hanya bisa dikonsumsi maksimal empat jam setelah disajikan," kata dia.
Ia juga memastikan setiap dapur sudah mendata anak-anak dengan alergi tertentu dan menyiapkan menu pengganti agar tetap aman. Pengawasan kualitas pangan akan terus diperketat demi memastikan gizi yang aman dan bermanfaat bagi anak serta ibu hamil.
"Catatan ini menjadi evaluasi agar kualitas MBG terus meningkat," tutupnya.