Saksi KPK Sebut Tidak Ada Perintah Suap BPK Jabar oleh Ade Yasin

Dalam persidangan ini, pernyataan saksi Andri Hadian tampak beberapa kali memberikan keterangan berbeda dari Berita Acara Pemerisaan (BAP) soal seputar perintah suap dari kedatangan BPK Jabar, pengumpulan uang suap hingga penyerahan.

Pernyataan Andri yang berbeda-beda ini muncul saat dirinya menjelaskan bahwa ada pertemuan bulan Maret 2021 antara dia dengan empat orang lainnya di Pendopo Bupati Cibinong, untuk mengondisikan temuan BPK RI Perwakilan Jabar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Adapun empat orang yang dimaksud adalah terdakwa Ade Yasin, terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid di BPKAD, Ruli Faturrahman Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), dan Feri Syafari Kasubid di BPKAD.

"Saya diajak Pak Ihsan bertemu dengan Bu Ade memperkenalkan saya dan memperkenalkan Pak Feri yang baru dilantik (sebagai) kasubid. Pak Ihsan akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak bagus," ujar Andri.

Mendengar pernyataan itu, kuasa hukum Ade Yasin, Dina Lara Rahmawati Butar-Butar sontak membantah. Dengan menunjukkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Feri sebagai Kasubid di BPKAD tertanggal 2 Juni 2021.

Menurutnya, SK itu menjawab adanya tuduhan pengkondisian LKPD tahun 2020. Sebab, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jabar kepada Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung pada 21 Mei 2021.

"Pernyataan tidak sesuai, dan kalau tahu, bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, ini tidak sesuai dengan pernyataan yang sudah tertulis di BAP," ungkapnya.

Gayung bersambut, Hakim Ketua Hera Kartiningsih kemudian turut menegaskan pada saksi bahwa pemberian keterangan harus sesuai dan yang tertulis di BAP, tidak berbuah-ubah.

Hakim juga sempat menanyakan apakah dirinya mengetahui Ade Yasin memerintahkan Ihsan untuk menyuap BPK. Namun, Andri mengaku mengetahui info tersebut dari Ihsan Ayatullah, bukan langsung dari Ade Yasin.

"Saya cuma samar mendengar, permintaan pengkondisian saya dengar dari ikhsan usai pertemuan," kata Andri.

Sebelumnya, dalam dakwaan, Ade Yasin dinilai terbukti saat pemeriksan tahunan oleh BPK Jabar terhadap LKPD Kabupaten Bogor TA 2020 telah memberikan arahan kepada Ihsan Ayatullah selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemkab Bogor.

Ihsan yang sekaligus merupakan orang kepercayaannya itu diminta untuk mengondisikan temuan-temuan pemeriksaan oleh tim pemeriksa BPK-RI Jabar dengan memberikan sejumlah uang kepada tim pemeriksa BPK Jabar agar LKPD Bogor mendapatkan opini WTP.

"Dengan arahan itu Anthon Merdiansyah meminta kepada Ihsan Ayatullah untuk berkontribusi dalam pembayaran biaya sekolah Agus Khotib selaku Kepala Perwakilan BPK Jabar sebesar Rp70.000.000,00," kata JPU.

Kemudian, Ihsan Ayatullah melaporkannya kepada Ade Yasin dan beliau menyetujui serta menggenapkan untuk memberikan uang menjadi sebesar Rp100.000.000,00.

Ihsan Ayatullah kemudian meminta kepada Dinas PUPR Pemkab Bogor melalui Maulana Adam dan kepada BAPPEDA Pemkab Bogor melalui Andri Hadian untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00.

"Setelah uang sejumlah Rp100.000.000,00 terkumpul kemudian bertempat di salah satu kafe di Bandung. Ihsan Ayatullah menyerahkan uang tersebut kepada Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa," kata dia.