Ruang Terbuka di Jabar Terus Dibangun Sebagai Ruang Ekspresi Warga

Melalui RTP, lanjut Boy, akan ada aktivitas yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih ruang terbuka yang representatif mampu meningkatkan indeks kebahagiaan warga.

"Dengan begitu, imun kesehatan warga juga akan meningkat. Dengan kondisi yang sehat, diharapkan kreativitas dan produktivitas warga akan meningkat, yang bisa memengaruhi ekonomi juga," ujarnya.

Disperkim Jabar saat ini telah menganggarkan untuk revitalisasi RTP baik yang lahannya milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Program tersebut dilakukan dengan menggunakan skema bantuan keuangan ke pemerintah daerah untuk RTP milik daerah dan pembangunan langsung oleh pihaknya untuk lahan milik provinsi.

Hingga saat ini pihaknya sudah merevitalisasi RTP di beberapa kabupaten/kota, seperti Taman Gasibu dan Monumen Perjuangan di Kota Bandung, alun-alun di Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Pangandaran. Pada 2021 ini, pihaknya sudah menganggarkan revitalisasi RTP untuk 10 kabupaten/kota seperti Ciamis, Garut, Cirebon, Indramayu, Depok, Bogor, dan Sukabumi.

Pihaknya menargetkan revitalisasi RTP di seluruh kabupaten/kota tuntas pada 2022 mendatang. "Jumlah anggarannya beda-beda, tergantung luasan lahan, desain, dan material bangunan yang digunakan. Tapi rata-rata nilainya di bawah Rp15 miliar untuk setiap ruang terbuka publik," papar Boy.

Menurut dia, Disperkim menyerahkan desain RTP kepada kabupaten/kota. Namun, setiap ruang terbuka itu harus memperlihatkan identitas Jawa Barat yang dalam hal ini simbol Kujang sebagai senjata khas provinsi tersebut.

"Desainnya harus mencirikan Jawa Barat. Sehingga tak harus seragam, tapi harus ada ciri daerahnya. Jadi secara prinsip Kujang harus selalu ada," katanya.

Sosiolog dari Universitas Padjajaran Bandung, Budi Rajab, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut. Dia menilai selama ini di setiap kabupaten/kota minim RTP yang representatif.

Bahkan, menurutnya ruang terbuka yang ada pun minim sentuhan dari pemerintah setempat. "Terkesan tidak terawat, karena pemerintah kurang tegas terhadap orang-orang yang mengotori atau merusak ruang terbuka publik seperti alun-alun," katanya.

Padahal, menurutnya RTP seperti alun-alun sangat dibutuhkan khususnya untuk interaksi dan interelasi masyarakat. Dengan terbangunnya pola tersebut, Budi meyakini akan berdampak terhadap meningkatnya wawasan hingga kreativitas warga.