Ridwan Kamil Tidak Setuju Bekasi Jadi Provinsi Jakarta Tenggara

19 Agu 2019, 13:34 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Isu perpindahan administrasi Kota Bekasi yang berada dalam kawasan Provinsi Jawa Barat menjadi bagian Provinsi DKI Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sempat menyebutkan bahwa kota ini cocok untuk menjadi bagian Jakarta karena kultur dan budaya yang ada lebih mirip.

Menanggapi wacana ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tidak relevan ketika Kota Bekasi masuk ke Jakarta, atau justru membentuk provinsi sendiri dengan sejumlah daerah di Bogor raya. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan administrasi yang kerap terjadi, maka pemekaran daerah lebih tepat untuk pemerintahan daerah tingkat II.

"Tidak relevan kalau untuk konteks provinsi," ujar Ridwan Kamil saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Jawa Barat yang ke-74, Senin (19/8).

Ketika ditanya mengenai Bekasi yang harus tetap berada dalam kawasan administrasi Jawa Barat, Emil, sapaan akrabnya, hanya mengangguk yang menandakan Bekasi wajib berada di Jabar.

1. Bogor pun tidak semestinya jadi provinsi

Sumber Gambar: travelmatekamu.com

Sementara itu, terkait dengan wacana didirikannya Provinsi Bogor/Pakuan Raya, Emil pun memastikan kondisi tersebut tidak tepat. Yang paling pas untuk daerah Bogor adalah dengan pemekaran daerah.

"Karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot," ujarnya.

2. Pemekaran kawasan Bogor sudah ada sejak lama

IDN Times/Debbie Sutrisno

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, obrolan mengenai pemekaran hingga pembangunan provinsi baru untuk kawasan Bogor Raya memang sudah ada sejak lama. Keinginan mendirikan provinsi sendiri dan lepas dari Jawa Barat pun sesekali disuarakan.

Mengenai ajakan kepada Kota Bekasi membuat provinsi Bogor, Bima Arya menyebut hal ini salah kaprah. Sebab selama ini dia tidak pernah mewacanakan untuk mendirikan provinsi baru dan mencaplok Kota Bekasi.

"Itu tidak ada (mengajak Bekasi). Konteksnya adalah perkembangan Bogor yang harus diantisipasi," ujar Bima di tempat yang sama.

Dia mengatakan, perkembangan populasi di Kota Bogor dan sekitarnya cukup cepat. Jika hal ini tidak diantisipasi maka kebutuhan masyarakat dalam administrasi dan lain sebagainya bisa lambat.

"Jadi opsinya memang memperluas untuk kabupaten yang masuk ke kota. Kemudian memperkecil rentang administrasinya sehingga berpisah dari Jabar," papar Bima.

3. Perkuat intensitas komunikasi

IDN Times/Debbie Sutrisno

Selain dua opsi tersebut, kemungkinan terakhir adalah menjalin komunikasi antara kabupaten-kota. Contoh yang bisa diambil di Jabar adalah kerja sama antara Cirebon, Kuningan, dan Brebes, dengan membentuk Kunci Bersama. Melalui kerja sama ini diharap upaya mensejahterakan masyarakat dari berbagai aspek bisa dilakukan.

Seluruh opsi ini tengah dikaji oleh pemerintah Kabupaten/kota dibantu pihak perguruan tinggi khususnya dari Institut Pertanian Bogor (IPB). JIka kajian internal ini sudah diselesaikan maka langkah selanjutnya berkomunikasi dengan pemerintah provinsi serta DPR/DPRD.

"Kajiannya akhir tahun ini," kata Bima.