Ridwan Kamil Persilakan DPRD Jabar Ajukan Hak Interpelasi

Menurut Ridwan, pertemuan antara gubernur dengan anggota DPRD sebenarnya bisa dilakukan baik secara formal maupun informal. Dia pun menyebutkan selama ini kerap melakukan pertemuan informal dengan perwakilan dari partai politik.

"Jadi kalau dibilang begitu (susah bertemu) saya kira itu tidak sepenuhnya benar. Tapi, kalau ada kritikan itu bisa saya jadikan masukan untuk diperbaiki," papar Ridwan.

Dia menyebut, dalam beberapa bulan terakhir sudah bertemu dengan Ahmad Syaiku sebagai perwakilan dari PKS, kemudian dengan Ketua DPRD Jabar Taufik yang merupakan kader Gerindra. Artinya pertemuan dengan anggota dewan maupun partai politik kerap dilakukan.

"Saya kira mungkin ekspetasi dari intensitasnya berbeda. Saya mungkin sudah lima kali, tapi mereka butuh tujuh kali. Ini masalah volumenya saja, jadi bukan buruk karena kita juga mencoba," kata dia.

Ridwan menyebut selama ini dia mempersilakan kalau ada pihak dari manapun yang ingin bertanya terkait kinerja Pemprov Jawa Barat. Dan terkait dengan interpelasi itu adalah pertemuan secara formal di mana ada ruang khusus untuk berbicang.

"Sekarang kalau sekedar bertanya butuh jawaban saya akan lakukan," kata dia.

Sebelumnya, partai pengusung Ridwan Kamil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana DPRD Barat melakukan Hak Interpelasi.
“Kita setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur,” tegas anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati.

Menurutnya, Interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan. Sekaligus Rahmat juga memastikan akan memberi penegasan bahwa mitra pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara sah secara konstitutional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.

“Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang - undang pemerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,” ujarnya.

Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jawa Barat solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018. “Iya, solid. Salah satu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan Gubernur betul betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.