Bandung, IDN Times - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat pada 2023, tidak 100 persen bersih. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengatakan, ada ribuan aduan kecurangan, salah satunya soal kartu keluarga (KK) palsu.
"Laporan masuk ada dua ribuan yang saya tau, dan 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik termasuk pembatalan beberapa kasus yang ditemui seperti pemalsuan KK ya, sehingga ini menjadi evaluasi," ujar Emil, dikutip Sabtu (15/7/2023).
Kecurangan PPDB 2023 ini tidak hanya terjadi di Provinsi Jabar. Emil mengungkapkan, beberapa provinsi lain juga mengalami hal serupa, hanya saja Pemprov Jabar sudah melakukan tindakan untuk menangani aduan-aduan tersebut.
"Kan tidak terjadi hanya di Jabar, tapi seluruh Indonesia karena itu kan kebijakan nasional. Tapi, tim pengaduan kami sudah sangat responsif," ucapnya.
Ribuan aduan PPDB di Jabar ini merupakan laporan dari orangtua siswa. Emil memastikan semua laporan itu sudah ditindak oleh Disdik Jabar, sehingga ke depannya persoalan PPDB telah selesai dan siswa-siswi bisa langsung bersekolah.
"Ini memang tidak diviralkanlah ya, itu mah pilihan, tapi laporan dari Disdik lebih dari 90 persen sudah ditindaklanjuti," katanya.
Emil menambahkan, aduan kecurangan berupa pemalsuan KK sendiri hampir rata di tingkat SMK dan SMA. Adapun untuk kecurangan di tingkat SD, SMP, Emil memastikan hal itu merupakan kewenangan dari kabupaten dan kota masing-masing.
"Ah, sama saja (SMK dan SMA banyak aduan). Rata-rata pengaduannya itu (pemalsuan KK)," kata dia.