Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menggratiskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri tingkat SMA/SMK pada tahun ajaran 2020-2021. Kebijakan ini membuat siswa-siswi SMA dan SMK tidak lagi wajib membayar iuran sekolah setiap bulannya.
"Berita baik sesuai urutan jadwalnya, SMA/SMK negeri itu gratis dari Pemprov Jabar," ujar Ridwan Kamil dalan konferensi pers, Senin (8/6).
Sementara itu, untuk siswa kurang mampu dan masuk ke sekolah swasta tetap bisa mendapatkan bantuan setiap bulannya dari Pemprov Jabar. Mereka bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya pembayaran iuran per bulan.
"Itu (penggratisan biaya iuran bulanan) betul dan terjadi pada semester ini. Rencananya itu tetap ada dan jangan dihubungkan dengan COVID-19," ujarnya.
Di sisi lain, Disdik Jabar juga akan memberi akses dan kuota terhadap calon siswa yang orangtuanya bekerja sebagai tenaga medis dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit rujukan yang ditunjuk Pemprov Jabar. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada merek yang sudah rela bekerja dan membantu para pasien.
"Jadi ada prioritas masuk ke sekolah negeri. Ini bentuk apresiasi selain dalam bentuk uang dan insentif, adalah kemudahan dalam PPDB bagi anak dan keluarganya," kata dia.
Terpisah, Kepala Bidang PSMA Disdik Jabar Yesa Sarwendi menuturkan, hal ini sudah jadi kebijakan bersama. Nantinya setiap sekolah memiliki kuota maksimal dua persen dari total siswa baru yang akan masuk pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2020-2021.
"Persyaratan pertama ini nanti tetap masuk dalam kuota yang 20 persen untuk jalur afirmasi minimal (keluarga tidak mampu). Ada sekitar dua persen jatahnya," ujar Yesa dalam konferensi pers di kantornya, Senin (8/6).
Yesa menyebut ada empat pekerja tenaga kesehatan (nakes) yang berkecimpung dengan COVID-19 bisa mendaftarkan anaknya. Tiga di antaranya adalah dokter, perawat, dan supir ambulance yang mengantarkan jenazah
Untuk nakes yang meninggal dunia, anak yang bersangkutan tetap bisa mendaftarkan diri ke SMA yang diinginkan sesuai dengan persyaratan. "Semuanya tetap harus ada rekomendasi dari dinas kesehatan terkait di kabupaten/kota juga bisa," ujarnya.
Sesuai dengan aturan berlaku, semua persyaratan ini harus masuk maksimal pada 12 Juni