Ridwan Kamil Minta BUMD Transparan pada Masyarakat
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil meminta kepada seluruh instansi pemerintahan maupun badan usaha milik daerah (BUMD) tidak menutupi informasi pada publik. Seluruh data harus dibuka secara transparan untuk seluruh masyarakat.
Menurutnya, transparansi informasi sangat penting dilakukan institusi pemerintah. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan publik, hal itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat.
"Uang rakyat kembali ke rakyat maka siapa pun institusi yang menerima uang rakyat itu harus mempertanggungjawabkan penggunaannya melalui keterbukaan informasi," ujar Emil, melalui keterangan resminya, Selasa (7/12/2021).
1. Publik harus tahu pemanfaatan uang untuk hal apa saja
Selain institusi pemerintahan, Ridwan Kamil juga meminta kepada institusi publik lainnya untuk terbuka dalam membagikan informasi masyarakat. Pasallnya, institusi publik ini juga mendapatkan dana yang berasal dari masyarakat.
"Ada BUMD, ada institusi publik lain yang menerima anggaran dari masyarakat dari rakyat. Termasuk organisasi yang mendapatkan hibah, jangan menganggap sudah terima hibah terus selesai. Uangnya ke mana? Menjadi apa? Masyarakat perlu tahu penggunaanya seperti apa," ungkapnya.
2. Keterbukaan informasi bukan hanya soal uang rakyat
Keterbukaan informasi yang dimaksud bukan hanya dalam urusan uang, melainkan juga dari sisi kebijakan serta program yang akan dan sudah dijalankan. Emil bilang, hal itu sangat penting untuk transparansi pada masyarakat.
"Walaupun keterbukaan infromasi publik ini bukan hanya urusan uang tapi juga hal-hal lain yang terkait dengan tanggung jawabnya di institusi publik," ucapnya.
3. Masih ada beberapa institusi pemerintahan di Jabar yang belum transparan
Emil mengklaim, keterbukaan informasi publik di Jawa Barat sudah di atas rata-rata nasional. Namun diakuinya masih ada beberapa institusi pemerintahan maupun publik yang belum sempurna dalam penyampaian informasi secara terbuka.
"Jawa Barat sudah juara Indonesia (investasi) tapi masih ada yang tidak informatif. Jadi ini PR besar kan sudah memilih demokrasi sebagai pilihan berbangsa dan negara maka tanggung jawabnya ini terbuka kepada yang memberikan mandat yaitu rakyat," kata dia.
