Ridwan Kamil hingga Rektor UNPAR Dorong Wawasan Menuju Indonesia 2045

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Sebab, perkembangan teknologi saat ini juga perlu diimbangi dengan pentingnya memilah informasi. Sebab, perkembanan informasi digitalisasi tak memungkiri mampu menggerus semangat kebangsaan.

Karena itu, menurut Emil, diperlukan perekat bagi Bangsa Indonesia terutama melaui penghayatan sila ke 3 Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”. Selebihnya diharapkan masyarakat Indonesia juga dapat lebih berkemampuan di dalam memilah informasi.

Emil mengungkapkan, telah banyak negara hancur karena hanya memaksakan diri berdasarkan satu agama, satu etnis, ataupun karena menjalankan pemerintahannya dengan melupakan aspek keadilan sosial. Untuk itu Ridwan Kamil berpesan, dalam rangka menjadikan Indonesia unggul di tahun 2045, Pancasila harus selalu menjadi perekat kebangsaan.

Kang Emil-begitu kerap dirinya disapa-menuturkan bahwa wawasan kebangsaan sangat penting, karena tekanan terhadap Keindonesiaan selalu ada. Karena itu, memperkuat dan mempererat sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia mutlak dilakukan. Tetap berpegang teguh pada Pancasila dan merespons disrupsi digital dengan kehati-hatian jadi jawaban.

Dia menyebut, Indonesia bisa menjadi negara adidaya pada tahun 2045, dengan syarat generasi muda kini tak terdisrupsi hal yang dapat memecah belah bangsa. Indonesia 2045, lanjut dia, akan terwujud melalui tiga hal yaitu sosial-politik yang kondusif, ekonomi yang terjaga di atas 5 persen, dan generasi muda yang kompetitif dan adaptif.

“Dunia digital 4.0 ini memberikan banyak peluang mengakses informasi dengan cepat. Tapi jangan lupa dunia digital juga ada sisi gelap, yaitu banyak beredarnya berita bohong dan akan menggerus semangat kebangsaan, ideologi Pancasila bagi mereka-mereka yang pondasinya tidak kuat,” tuturnya.

Senada dengan Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan, Indonesia kini dihadapkan pada satu persoalan yang lebih berat ketimbang masa sebelumnya.

Menurut dia, bangsa ini seringkali dihadapkan pada isu perpecahan, politisasi, hingga konflik horizontal-vertikal. Harus diakui di Orde Baru nation building berjalan sistematis, karena politisi saat itu berpikir jauh ke depan melakukan upaya agar identitas bangsa yang kokoh dari masa ke masa.

"Kita prihatin dan sedih ketika Pilpres, Pilgub, bangsa ini seolah-olah dikotak-kotakkan. Bayangkan, bagaimana perasaan dari para founding father kita yang membangun bangsa ini dengan darah dan air mata mencoba menyatukan bangsa ini dengan segala daya upaya. Tetapi kemudian disederhanakan menjadi cebong-kampret, menjadi kita atau mereka. Sangat menyedihkan, bagi saya ini adalah hal yang sangat serius," ujar Bima.

Nation building, lanjut dia, luar biasa pentingnya. Dia mengungkapkan, Indonesia tidak bisa melangkah menuju Indonesia Emas tanpa state building berkoalisi dengan nation building. Sulit juga rasanya Indonesia menuai bonus demografi ketika generasi muda tak dibangun karakter kebangsaannya dan rasa bersama sebagai bangsa tidak terus dikuatkan.

Menurut dia, banyak opsi untuk menguatkan nation building. Mulai dari aksi-aksi nyata hingga mengoptimalkan sinergi pentahelix. Pentahelix dalam hal ini adalah sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah, media, industri, dan masyarakat. Kolaborasi lima elemen tersebut niscaya dapat menghidupkan kembali Pancasila sebagai value bangsa ini untuk membangun nation building, mengokohkan identitas kebangsaan, dan membumikan Pancasila.

Dia meyakini, porak-porandanya bangsa ini dalam hal kebersamaan banyak disebabkan oleh para politisi yang mempolitisasi berbagai macam dimensi kehidupan. Mulai dari politisasi agama, budaya, dan sebagainya. Bima pun mengajak agar para kepala daerah tidak terjerumus politisasi demikian agar pluralisme tidak tercederai.

"Tidak ada artinya saya kira ketika para tokoh publik, para pemimpin berbusa-busa beretorika tentang kebangsaan dan Pancasila ketika di lapangan, rakyat tidak melihat ada hal yang nyata. PR (pekerjaan rumah,red) pertama kita adalah menyatukan antara kata dan perbuatan," ucapnya.

Selain sinergi dan aksi nyata, upaya lain yang perlu dilakukan adalah adanya kajian, riset, dan analisis serta diskusi yang terus menerus terkait dengan relevansi kebangsaan saat ini. Hal itu diperlukan untuk memastikan bahwa Pancasila sebagai ideologi selalu relevan seiring perkembangan zaman.

 "Kita harus selalu membangkitkan upaya pemikiran kritis kita, jangan sampai segala sesuatu itu terkesan ketinggalan zaman. Perlu riset menarik tentang apa yang bisa diterima anak muda sekarang, perlu membedah karakter generasi muda," katanya.