Ridwan Kamil Duga Ada Komplotan Pembuat Sertifikat Vaksin Palsu

14 Sep 2021, 16:14 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Dok. IDN Times)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil menduga ada komplotan dibalik terungkapnya dua kasus penjual sertifikat vaksin asli tapi palsu (Aspal) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.

Menurutnya, kasus ini merupakan dinamika yang terjadi selama pandemik COVID-19. Banyak oknum yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan di tengah percepatan vaksinasi.

"Setiap ada pelanggaran hukum Polda Jabar pasti tegas, saya sudah titipkan jangan-jangan ini ada komplotan atau skalanya masif sistematis, dan kewenangannya ada di Polda Jabar," ujar Emil melalui konferensi video, Selasa (14/9/2021).

1. Polda Jabar sudah menindak dua kasus penjual vaksin aspal

IDN Times/Daruwaskita

Kemudian, Irjen Ahmad Dofiri menambahkan, Polda Jabar serius dalam menangani tindak kejahatan pembuat dan penjual sertifikat vaksinasi aspal. Hingga saat ini, kasus itu sudah ditangani dan masih terus dipantau.

"Penyalahgunaan sertifikat vaksin itu dua kasus yang kita tangani, kita sudah tindak tegas," ungkap Dofiri.

2. Polda Jabar sesalkan masalah ini terjadi

Default Image IDN

Menurutnya, kejadian ini seharusnya tidak terjadi di tengah pemerintah giat menjalankan vaksinasi massal di lingkungan masyarakat. Sehingga, pelaku vaksinasi aspal akan diberikan hukuman sesuai.

"Kita sesalkan memang mereka ini sebelumnya relawan jadi mencederai relawan yang sungguh-sungguh melaksanakan vaksinasi," katanya.

3. Dua orang pelaku merupakan relawan vaksinasi

ilustrasi pengujian klinis tahap III vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, dari dua kasus, satu kasus pelakunya adalah dua orang mantan relawan yang bekerja secara terpisah.

Dari tersangka JO didapat 9 surat vaksin palsu yang siap edar. Sedangkan dari pengungkapan IF ditemukan 26 surat vaksin yang sudah dijual.

"Kepada pengguna ini akan kita kejar dan ungkap. Kamu sudah usulkan (pengungkapan dan data) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata Arif.