Ridwan Kamil Dirumorkan Jadi Ketum, Demokrat: Itu Gak Mungkin!

03 Mar 2021, 09:04 WIB

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendatangi tempat isolasi bagi OTG di Wisma Makara UI Kota Depok, Rabu (2/12/2020) (IDN Times/Dicky)

Bandung, IDN Times - Nama Ridwan Kamil tiba-tiba muncul dalam polemik di tubuh partai Demokrat. Gubernur Jawa Barat tersebut santer dirumorkan sebagai kandidat kuat Ketua Umum Partai Demokrat.

Emil, sapaan akrabnya, digadang-gadang menjadi salah satu kandidat Ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya memastikan, Emil tidak mungkin masuk dalam pusaran persoalan tersebut. Bahkan dia menganggap para politisi yang mengklaim hal tersebut justru merusak marwah partai Demokrat.

"Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Kenapa mereka jadi semakin kerasukan saja, ya," ujar Asep kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

1. Emil disebut masih enggan masuk partai politik

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Keyakinannya itu didasari pernyataan Emil sendiri yang mengaku menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar, beberapa waktu lalu. Dengan demikian, mantan Wali Kota Bandung itu tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.

"Saya dengar Kang RK (Ridwan Kamil) itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," ujarnya.

2. Untuk jadi ketua umum harus mengantongi suara DPC

Ilustrasi logo Partai Demokrat (Dok. Partai Demokrat)

Tidak hanya itu, Asep pun menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC sebagai hal yang mengada-ada.

Asep menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu, serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana? Lalu di mana juga posisi persetujuan MTP-nya? Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," jelasnya.

3. Ridwan Kamil akui pernah ditawari pimpin parpol di Jabar

Default Image IDN

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkiat kabar dirinya mengajukan untuk jadi kader partai Golongan Karya (Golkar). Menurutnya, informasi tersebut tidak valid.

"Kalau betul (mau jadi kader Golkar) saat musda (musyawarah daerah) ada pergerakan. Kan tidak ada, itu yang bisa saya sampaikan," ujar Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Senin (22/2/2021).

Meski demikian, dia tidak menutup diri bahwa pernah ditawari untuk memimpin partai politik di Jabar. Namun, Emil menolaknya untuk saat ini karena ingin fokus menyelesaikan janji politik kepada warga Jabar.

"Saya hanya berkonsentrasi penuh untuk memastikan kerja Gubernur Jabar berjalan baik dan lancar. Info (masuk jadi kader Golkar) itu keliru. Kita fokus urusan per-covidan dan kebencanaan saja," kata dia.