Ridwan Kamil Buat Surat Khusus ke  Pemda Agar Pakai Kendaraan Listrik

Emil menyebut ketersediaan unit kendaraan listrik masih menjadi kendala dalam peralihan dari kendaraan konvesional. Menurutnya, saat ini pihak produsen masih kewalahan untuk memenuhi permintaan unit kendaraan listrik. Bahkan, pembeli harus menunggu hingga satu tahun untuk mendapatkan unit kendaraan listrik.

"Saya kemarin datang ke Hyundai sebagai salah satu pemproduksi (mobil listrik) mengaku kewalahan terhadap pesanannya. Jadi kalau anda beli mobil pesan hari ini, datangnya baru tahun depan," ungkapnya.

Selain itu, regulasi terkait pengisian daya kendaraan listrik juga masih belum jelas. Hal itu dinilai menjadi salah satu penghambat akselarasi peralihan kendaraan listrik.

"Cuman sekarang belum ada hitungannya, yang belum clear itu berapa kalau sejam mengisi, rupiahnya berapa itu belum terugulasi," tuturnya.

Dia menambahkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan menjadi alasan utama peralihan kendaraan konvensional ke listrik. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik merupakan kesadaran untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

"Ada atau tidak adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia ini memang harus sudah mulai bergeser cara pandang kita terhadap bagaimana kita bergerak menggunakan mesin-mesin berbasis listrik," kata Emil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Perintah tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.

Inpres tersebut tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Demi mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Jokowi menginstruksikan perangkat pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yakni sebagai berikut:

Menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.