Ridwan Kamil Bakal Evaluasi atau Bubarkan SMK Jika Tak Bisa Bersaing

Emil, sapaan akrabnya, berharap ada perubahan dalam pendidikan SMK agar para lulusannya bisa langsung bekerja di berbagai sektor industri. Perubahan ini bisa dijalankan dengan membubarkan atau mengubah SMK tersebut akan sesuai dengan arah perekonomian sekarang.

"Sekarang makin digital, berarti arah ekonomi ke sana. Mudah-mudahan ke sini pendidikan di Jabar semakin maju," ungkapnya.

Menurut Emil, dewan pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan nasihat dan mengkritisi kebijakan dan program pemerintah daerah hingga tingkat provinsi. Dengan demikian tidak jadi soal jika Dewan Pendidikan mengecek lebih jauh bagaimana kondisi pendidikan di Jawa Barat dan lulusannya.

"Dewan pendidikan harus meningkatkan inovasi dan melakukan evaluasi, khususnya lembaga pendidikan SMK," paparnya.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Februari lalu mencapai 7,73 persen. SMK menjadi penyumbang terbanyak pengangguran dibandingkan jenjang pendidikan lainnya mencapai 12,22 persen.

Sementara dari data Pusdalisbang Pemprov Jawa Barat tahun 2015-2016 jumlah SMK negeri ada 276 unit, sedangkan SMK swasta ada 2.436 unit.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyusun kurikulum dan silabus SMK untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan industri sebagai tindak lanjut dari program pendidikan vokasi yang terhubung dan sesuai dengan industri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko SA Cahyanto menyampaikan bahwa dari hasil penyelarasan kurikulum tersebut, Kemenperin bersama jajaran yang lain telah selesai menyusun materi pembelajaran tambahan sebanyak 34 kompetensi keahlian bidang industri bagi siswa SMK.

“Hasilnya ini sudah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait dan SMK yang bersangkutan,” kata Eko lewat keterangan resmi diansir dari Antara.

Hingga saat ini, Kemenperin menggandeng 855 industri dan 2.612 SMK dalam program pendidikan vokasi yang mengusung konsep link and match. Dari hasil ini, sebanyak 4.997 perjanjian kerja sama telah ditandatangani antara pihak industri dan SMK. Satu perusahaan bisa membina lebih dari satu SMK.

“Langkah berikutnya yang sudah kami jalankan, yaitu peningkatan kompetensi guru produktif. Tujuannya adalah agar kurikulum hasil penyelarasan dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Eko.