Ribuan Warga Cirebon Pilih Kerja ke Luar Negeri Tahun Ini

Imron mengatakan, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama warga memilih bekerja di luar negeri. Kesempatan kerja dengan pendapatan lebih tinggi dibandingkan sektor informal di daerah dinilai menjadi daya tarik utama.

Menurut dia, kondisi tersebut juga menjadi sinyal bahwa penciptaan lapangan kerja lokal masih perlu diperkuat. Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Imron, tengah berupaya memperluas peluang kerja melalui pengembangan sektor industri, pertanian, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kami tidak bisa menutup fakta banyak warga memilih menjadi PMI karena pertimbangan ekonomi. Maka pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja di daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, keberangkatan PMI juga memberi kontribusi ekonomi melalui remitansi atau kiriman uang dari luar negeri yang turut menggerakkan perekonomian keluarga di desa-desa.

Data KP2MI/BP2MI juga menunjukkan sektor pekerjaan yang paling banyak diisi PMI selama Maret 2026 masih didominasi bidang domestik dan perawatan.

Posisi tertinggi ditempati caregiver dengan total 15.056 pekerja sepanjang Januari–Maret 2026. Disusul plantation worker atau pekerja perkebunan sebanyak 7.225 orang dan house maid sebanyak 5.936 orang.

Selain itu, terdapat pula penempatan PMI sebagai operator produksi sebanyak 3.832 orang, industry worker 3.430 orang, serta domestic worker sebanyak 3.181 orang.

Imron meminta calon PMI asal Kabupaten Cirebon meningkatkan keterampilan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Menurut dia, kemampuan bahasa asing dan kompetensi kerja menjadi faktor penting agar PMI memperoleh pekerjaan layak serta perlindungan yang lebih baik.

"Peningkatan keterampilan penting supaya warga kita tidak hanya masuk sektor informal, tetapi juga bisa mengakses pekerjaan yang lebih baik dan memiliki perlindungan memadai," katanya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur jalur pemberangkatan nonprosedural yang berisiko menimbulkan persoalan hukum maupun eksploitasi tenaga kerja.

Imron menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan BP2MI, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik penyaluran ilegal.

"Kami ingin seluruh PMI asal Kabupaten Cirebon berangkat secara resmi, memiliki dokumen lengkap, kontrak kerja jelas, dan mendapatkan perlindungan negara," ujarnya.

Ia berharap tingginya angka PMI asal Kabupaten Cirebon tidak hanya dipandang sebagai angka statistik, melainkan menjadi momentum memperbaiki kualitas tenaga kerja daerah sekaligus memperluas peluang ekonomi di dalam negeri.