Ribuan Warga Cirebon Bergulat dengan Gangguan Jiwa

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2TM) Bidang P2P, Rita Herawati, menjelaskan penanganan ODGJ berat merupakan bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

“ODGJ berat termasuk indikator SPM yang target pelayanannya 100 persen. Ini menjadi tanggung jawab langsung kepala daerah dan seluruh jajaran terkait,” kata Rita, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, meskipun secara umum jumlah ODGJ menunjukkan tren fluktuatif, kasus ODGJ berat justru mengalami peningkatan sekitar 3 hingga 4 persen. Kondisi ini menuntut penguatan layanan kesehatan jiwa secara berkelanjutan di tingkat fasilitas kesehatan dasar.

Rita menyebutkan, gangguan jiwa yang ditemukan di masyarakat tidak hanya terbatas pada skizofrenia atau gangguan psikotik berat. Dalam kategori gangguan jiwa ringan, Dinkes mencatat berbagai diagnosis seperti depresi, gangguan kecemasan (ansietas), demensia, gangguan psikosomatik, hingga ADHD.

“Masalah kesehatan jiwa itu sangat kompleks dan variatif. Tidak semua terlihat secara kasat mata, tetapi berdampak besar terhadap fungsi sosial dan produktivitas seseorang,” ujarnya.

Faktor pemicu gangguan jiwa juga beragam, mulai dari tekanan ekonomi, konflik keluarga, kekerasan, hingga faktor lingkungan dan genetik. Bahkan, dalam beberapa temuan lapangan, terdapat lebih dari satu ODGJ dalam satu keluarga.

Saat ini, seluruh 60 puskesmas di Kabupaten Cirebon telah memiliki pengelola program kesehatan jiwa. Mereka bertugas melakukan pendataan, pemantauan, serta memastikan ODGJ mendapatkan pengobatan rutin.

Setiap ODGJ yang ditemukan akan diberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Untuk kasus tertentu, pasien dirujuk ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah kondisi dinyatakan stabil, pasien dikembalikan ke keluarga dengan pendampingan berkelanjutan dari petugas puskesmas.

“Petugas kami wajib memantau agar pasien rutin minum obat dan kondisinya stabil di lingkungan keluarga,” jelas Rita.

Meski demikian, Dinkes mengakui masih menghadapi kendala, terutama dalam proses aktivasi kepesertaan BPJS bagi ODGJ berat yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Proses administrasi yang melibatkan Dinas Sosial, Disdukcapil, dan Puskesos dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal.

Rita memastikan, seluruh 3.484 ODGJ berat yang telah terdata saat ini sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kepesertaan BPJS. Namun, di luar data tersebut, masih terdapat ODGJ yang belum terjangkau pendataan dan layanan kesehatan.

“Tujuan utama penanganan bukan soal sembuh total, tetapi memastikan kondisi pasien stabil, tidak membahayakan diri sendiri maupun lingkungan,” pungkasnya.