Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG_0315.jpeg
Warga Cianjur tolak proyek geothermal gunung Gede Pangrango (dok. IDN Times)

Intinya sih...

  • Warga sita dan usir alat berat proyek geothermal di Gunung Gede Pangrango

  • Lahan pertanian warga terancam disabet akibat rencana pembangunan proyek panas bumi

  • Bupati Cianjur menolak proyek geothermal demi kebaikan masyarakat dan alam di kawasan Gunung Gede Pangrango

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Kabupaten Cianjur, IDN Times - Rencana pemanfaatan potensi panas bumi di Gunung Gede Pangrango memantik gelombang penolakan dari masyarakat. Proyek geothermal yang diklaim sebagai solusi energi ramah lingkungan itu justru dinilai berisiko merusak kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang berstatus cagar biosfer dunia sejak tahun 1977 dengan status World Network of Biosphere Reserves (WNBR), sekaligus mengancam kehidupan sosial dan ekonomi warga sekitar.

Penolakan tersebut muncul seiring rencana pengembangan proyek yang akan masuk ke kawasan penyangga TNGGP. Warga khawatir aktivitas eksplorasi hingga pengeboran akan berdampak langsung terhadap kelestarian hutan, keberadaan mata air, serta lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat di kaki Gunung Gede Pangrango.

Kekhawatiran warga diperkuat oleh fungsi strategis kawasan TNGGP sebagai wilayah konservasi. Taman nasional ini dikenal sebagai hulu sejumlah daerah aliran sungai yang memasok kebutuhan air bersih bagi wilayah Jawa Barat hingga DKI Jakarta, sehingga setiap aktivitas industri dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekologis jangka panjang.

Di sisi lain, pihak pengembang dan pemerintah menyebut proyek geothermal sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Namun, narasi tersebut belum sepenuhnya meredam keresahan masyarakat yang menilai pembangunan energi seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan kawasan lindung dan stabilitas sosial warga lokal.

Atas dasar itu, warga mendesak pemerintah membuka kajian secara transparan dan melibatkan masyarakat terdampak. Mereka juga meminta pemerintah mencari alternatif sumber energi lain yang dinilai lebih aman, tanpa menyentuh kawasan konservasi yang selama ini menjadi penyangga ekologi dan sumber kehidupan bagi jutaan penduduk.

1. Aksi warga sita dan usir alat berat

ilustrasi alat berat pertambangan (pixabay.com/AlexBanner)

Penolakan proyek panas bumi ini sudah berlangsung sejak lama. Kian hari, aksi masyarakat pun menguat. Teranyar, warga sempat menyita dan mengusir alat berat yang akan masuk ke kawasan Gunung Gede Pangrango.

Alat berat itu digunakan untuk pelebaran jalan menuju proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal.

"Awalnya kami akan menggelar aksi dan audiensi dengan pemerintah desa serta pihak perusahaan. Tapi ternyata alat beratnya dioperasikan, sehingga kami langsung mendatangi lokasi alat berat yang sempat kami segel itu," ujar koordinator aksi, Aryo Prima di Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Kamis (15/1/2026).

Ratusan warga langsung mengerumuni alat berat dan menuntut agar mesin itu segera dikeluarkan dari kawasan permukiman. Setelah berlangsung perdebatan selama beberapa jam, alat berat tersebut akhirnya dipaksa meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI.

2. Lahan pertanian warga terancam disabet

Warga Cianjur tolak proyek geothermal gunung Gede Pangrango (dok. IDN Times)

Penolakan terhadap proyek geothermal di Gunung Gede Pangrango telah bergulir sejak pertengahan Juli tahun lalu. Pada 17 Juli, ratusan warga mendatangi kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di Cianjur untuk menyuarakan penolakan atas rencana pembangunan pembangkit panas bumi.

Aksi itu dipicu beredarnya surat pemutakhiran data lahan yang digarap warga, mayoritas petani sayur dan buah. Surat bertanggal 4 Juli 2025 tersebut menjadwalkan verifikasi lahan pada 15 Juli dengan ketentuan penggarap yang tidak hadir dianggap tidak lagi mengelola lahan, sehingga memicu penolakan warga dari Desa Sukatani, Cipendawa, dan Sindangjaya.

Sehari setelah agenda dibatalkan, surat serupa kembali dilayangkan kepada 79 warga, menyebut pemanfaatan panas bumi di lahan seluas lebih dari 5 hektare. Warga khawatir proyek tersebut mengganggu tata ruang, mengancam kebun-kebun produktif, dan berdampak pada pasokan pangan hingga ke Jakarta.

"Ini pada faktanya lahan sayur-mayur yang begitu suburnya, bahkan bisa saya katakan apa yang kami dapatkan di sini bisa memasok kebutuhan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya," ujar Cece.

3. Langkah Bupati Cianjur

Warga Cianjur tolak proyek geothermal gunung Gede Pangrango (dok. IDN Times)

Bupati Cianjur Muhammad Wahyu sempat melontarkan kalimat penolakan terhadap proyek geothermal saat masa-masa kampanye. Bahkan, videonya viral di aplikasi perpesanan.

"Kami akan melawan geothermal dengan wisata alam kita. Yang dulu nama Gede Pangrango itu besar sekali, kan sekarang yang besar itu Semeru dan Bromo. Padahal mah ieu bapak na teh (Padahal ini bapaknya, Gunung Gede). Kita punya potensi itu," ujar Wahyu dalam video.

Dikonfirmasi, Wahyu mengatakan, sikapnya sesuai dengan pernyataannya tersebut untuk kebaikan masyarakat dan alam di kawasan Gunung Gede Pangrango. Menurutnya, Pemkab akan berkomunikasi kembali dengan pemerintah pusat agar kegiatan di kawasan Gunung Gede Pangrango tidak memberikan dampak buruk bagi warga dan alam.

"Kami harus lihat dari keseluruhan, mana yang lebih baik untuk warga dan alam. Itu yang jadi prioritas. Pemda Cianjur akan komunikasi dengan pusat demi masyarakat," kata Wahyu.

Editorial Team