Revitalisasi Jalan-Jembatan, Pemprov Jabar Kucurkan Rp1,7 Triliun
- Pemprov Jabar kucurkan Rp1,7 triliun untuk revitalisasi jalan dan jembatan di 2025.
- Selesai 11 paket pekerjaan revitalisasi jembatan dengan alokasi anggaran Rp171 miliar.
- Pekerjaan perbaikan 305,852 kilometer jalan provinsi selesai 36%, menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk merevitalisasi jalan dan jembatan di tahun 2025 ini. Sejumlah pengerjaan pun sudah ada yang selesai di kabupaten dan kota, termasuk pembenahan jalan-jalan milik provinsi.
"Total anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk revitalisasi jalan dan jembatan, di sepanjang ruas jalan provinsi tahun 2025 mencapai angka Rp1.7 T (triliun)," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar Agung Wahyudi, Senin (7/7/2025).
1. Ada sebelas paket proyek jembatan yang dikerjakan tahun ini
Dari anggaran tersebut, Agung mengungkapkan, sebanyak Rp171 miliar anggaran dialokasikan untuk merevitalisasi jembatan milik provinsi, di mana ada sebelas paket pekerjaan revitalisasi jembatan pada tahun ini yang diselesaikan. Proyek tersebut tersebar di wilayah UPTD PJJWP I-VI DBMPR Jabar.
"Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.683.215.955,96, perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran arus kendaraan, serta mendukung distribusi logistik di berbagai wilayah," ucapnya.
Sementara, jumlah jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 1.295 buah, dengan total panjang 16.485,9 km. Adapun Pemprov Jabar rencananya akan merevitalisasi 13 jembatan secara bertahap di 2025 dan 2026 ini.
Dua di antaranya, masuk kategori NK=5 atau sudah tidak berfungsi. Sebelas jembatan lainnya dalam kondisi NK=4 atau kritis.
2. Sebanyak 84,847 kilometer jalan sudah diperbaiki
Di sisi lain, DBMPR Provinsi Jabar menargetkan perbaikan 305,852 kilometer jalan selesai pada 2025. Berdasarkan data saat ini ada 90 paket konstruksi yang telah dijalankan. Agung mengklaim sudah sekitar 36 persen pekerjaan perbaikan infrastruktur telah terealisasi dari target yang diusung pada perbaikan jalan di tahun ini.
"Progres pekerjaan hingga 29 Juni 2025, sudah menyentuh sekitar 84,847 kilometer," ucapnya.
Pekerjaan perbaikan jalan milik provinsi ini, lanjut dia, tersebar di beberapa kabupaten/kota. Pekerjaannya diampu oleh enam wilayah kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan DBMPR Jabar.
"Pekerjaan perbaikan jalan tidak terfokus di satu titik saja. Program ini mencakup seluruh ruas jalan berstatus ruas jalan provinsi, di wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat dan dilaksanakan melalui enam wilayah kerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan," katanya.
3. Penyelesaian perbaikan dilakukan secara bertahap
.jpg)
Agung memastikan, perbaikan jalan ini dilakukan secara merata, tidak hanya terpusat di wilayah Jawa Barat bagian timur dan selatan saja. Pemerataan dilakukan agar seluruh masyarakat di 27 kabupaten dan kota dapat menikmati infrastruktur.
"Dari wilayah barat hingga timur, dari utara sampai selatan, perbaikan dilakukan secara merata. Harapannya, masyarakat di seluruh penjuru Jabar bisa menikmati akses jalan yang lebih baik, aman dan layak," kata Agung.
Lebih lanjut dia menegaskan, bila masih ada jalan milik provinsi yang belum diperbaiki pada saat ini, hal tersebut bukan berarti diabaikan.
"Jika masih terdapat ruas jalan yang belum tertangani pada tahap ini, hal tersebut bukan berarti diabaikan. Jalan-jalan tersebut tetap masuk dalam daftar prioritas penyelesaian, selama masa jabatan Gubernur Jawa Barat, sejalan dengan kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi (KDM)," kata dia.
Sebab saat ini, yang menjadi prioritas pada 2025 adalah jalan milik provinsi yang memiliki peran sentral dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
"Fokus utama, diarahkan pada ruas-ruas jalan provinsi yang memiliki peran strategis sebagai penghubung menuju pusat-pusat ekonomi, kawasan pendidikan, serta destinasi wisata unggulan di Jawa Barat," ucapnya.
Setelah itu, pekerjaan baru diselesaikan secara bertahap di ruas jalan milik provinsi lainnya, sesuai kemampuan fiskal APBD Jawa Barat.
"Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran, guna memastikan pembangunan infrastruktur yang adil, merata dan berkelanjutan," kata dia.
