Respons Pemprov Jabar Atas Temuan KPAI di Barak Militer Dedi Mulyadi

KPAI juga menemukan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam gelaran barak militer bagi siswa bermasalah di Jabar ini. Namun, Herman tidak menjawab lebih detail mengenai hal tersebut. Dia hanya memastikan saat ini siswa bersemangat mengikuti program.

"Yang jelas kondisi saat ini, 273 anak-anak sangat bersemangat serta mereka tau dan paham kenapa mereka mengikuti kegiatan pendidikan karakter. Mereka juga paham tujuan dari pendidikan karakter tersebut," katanya.

Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sebelumnya sudah memberikan respons melalui akun media sosialnya. Namun komentarnya tidak menjawab secara komplit dari temuan KPAI tersebut. Dedi hanya menyampaikan terima kasih atas kritikan yang telah disampaikan kepada dirinya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, program barak militer bagi siswa bermasalah ini lahir karena dorongan kepala daerah dan maraknya kasus yang melibatkan para siswa-siswi hingga membuat orang tua kesulitan dalam mendidiknya.

"Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab, karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani,"

"Sehingga, ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati, wali kota itu harus memberikan jalan, meskipun jalan itu darurat," jelasnya.

Dedi pun meminta KPAI agar menangani beberapa persoalan lain anak-anak di Jawa Barat yang perlu dilindungi, dan tidak tertangani oleh pemerintah Provinsi Jabar dan kabupaten kota, salah satu pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru mengaji, orangtua, pamannya dan lainnya.

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkannya pihak kepolisian, kasus tersebut banyak dilaporkan, Dedi meminta agar KPAI turut turun dan melakukan penanganan pendamping dan lainnya terhadap korban.

"Untuk itu saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan perlindungan, lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita, mari kita bergandengan, bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia," tegas Dedi.

"Anak Indonesia bukan hanya anak yang tinggal di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang perlu dilindungi oleh kita semua," lanjutnya.

Sementara Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengatakan, berdasarkan hasil kunjungannya ke barak militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Bandung Barat, ada beberapa temuan salah satunya belum adanya  Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Belum terdapat standar baku yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program, seperti belum ada panduan, petunjuk teknis (juknis) san SOP. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pola pelaksanaan di dua program yang dikunjungi," terangnya melalui konferensi pers daring, Jumat (16/5/2025).

Jasra menjelaskan, perbedaan ini mencakup struktur program, ketersediaan sarana prasarana, rasio antara peserta dan pembina, serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan berbeda.

"Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu hasil dari program secara keseluruhan," kata dia.

Dalam kunjungan itu, KPAI melakukan pengumpulan data dan berdiskusi soal program barak militer ini dengan 90 peserta program. Hasilnya, sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tak mengetahui alasan mereka mengikuti program.

"Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program," kata dia.

"Peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK. Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas," kata Jasra.