Respons KPU Jabar Soal Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret

Meski begitu, Hedi menjelaskan, mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah kemungkinan dikakukan karena harus menunggu semua hasil gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) rampung sepenuhnya. Terlebih gelaran dilakukan secara serentak.

Adapun jika mengacu putusan MK harus dilakukan selambat-lambatnya 13 Maret 2025.

"Prinsipnya, kan ini Pilkada serentak. Maka mungkin dipandang lebih pas kalau pelantikannya pun serentak. Semua gugatan hasil yang diadukan ke MK akan diputuskan paling lambat 13 Maret 2025," katanya.

Mekanisme ini lanjut Hedi, yang membuat kans pelantikan kepala daerah menjadi mundur. Supaya dapat dilakukan secara serentak, setelah semua gugatan diputuskan secara final oleh MK.

"Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 16 Januari 2025. Sebelumnya, MK akan meregistrasi permohonan sengketa hasil Pilkada pada 3 Januari 2025," kata dia.

Sementara itu Wakil Gubernur Jabar terpilih, Erwan Setiawan akan mengikuti seluruh aturan tersebut. Di sisi lain ia turut bersyukur karena Pilgub Jabar tidak ada yang mengajukan sengketa hasil.

"Saya pada prinsipnya mengikuti apa yang sudah dan akan ditetapkan, yang penting semua kondusif dan Alhamdulillah Pilgub Jabar tidak ada gugatan," ujar Erwan, Kamis (2/1/2024).

Erwan berharap, mundurnya jadwal pelantikan tersebut tidak menggangu program kerja yang telah disusunnya bersama Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Ia memastikan telah menerima atas keputusan pemunduran pelantikan ini.

"Ya, gimana lagi kalau itu sudah menjadi ketentuan dan nanti keluar Perpresnya (Peraturan Presiden)," katanya.