Remitansi PMI Tembus Rp288 Triliun, APPUI Soroti Keamanan Transaksi

Besarnya remitansi menunjukkan bahwa pengiriman uang lintas negara menjadi bagian penting dari hubungan ekonomi pekerja migran dengan keluarga mereka di Indonesia.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, sebelumnya menyampaikan bahwa remitansi meningkat dari Rp253 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp288 triliun pada 2025. Data tersebut disampaikan dalam pemberitaan ANTARA pada Februari 2026.

Pertumbuhan ini turut meningkatkan kebutuhan terhadap layanan pengiriman uang yang mudah diakses, transparan, dan dapat diandalkan. Bagi keluarga penerima, keterlambatan transaksi atau persoalan keamanan dana dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam pesannya pada IRF 2026 menekankan pentingnya pertumbuhan industri sistem pembayaran yang sejalan dengan keandalan dan ketahanan.

"Bank Indonesia mendorong agar industri sistem pembayaran, termasuk remitansi, terus tumbuh secara akseleratif, namun tetap andal dan berdaya tahan. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu memperluas layanan remitansi sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional," ujar Filianingsih.

Dia juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap layanan remitansi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal atau CEMUUAH.

Ketua Umum APPUI, Eddy Hadiyanto, mengatakan pertumbuhan industri remitansi perlu diikuti peningkatan kualitas layanan, tata kelola, dan kepatuhan.

"Industri remitansi tidak bisa hanya berlomba menjadi yang tercepat dan termurah. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat dan keamanan dana yang dikirim untuk keluarganya. Inovasi harus terus berjalan, tetapi kepatuhan dan pelindungan konsumen tidak boleh tertinggal," kata Eddy.

Menurut dia, digitalisasi membuka peluang bagi perusahaan remitansi untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah serta transparan.

Namun, APPUI juga menyoroti kebutuhan kepastian hukum bagi penyelenggara yang telah memiliki izin dan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.

"Pelindungan harus berjalan dua arah. Konsumen berhak mendapatkan layanan yang aman dan transparan, sementara pelaku industri yang berizin dan patuh juga membutuhkan kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta iklim usaha yang kondusif. Keseimbangan ini penting agar industri dapat terus berkembang secara sehat dan berkelanjutan," ujar Eddy.

APPUI mendorong kepastian regulasi, pengawasan yang proporsional, serta komunikasi konstruktif antara regulator dan penyelenggara. Asosiasi menilai keseimbangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat berkembang tanpa mengabaikan keamanan transaksi dan kepentingan konsumen.

Selain persoalan regulasi dan perlindungan konsumen, IRF 2026 membahas pentingnya kemitraan internasional untuk memperkuat layanan pengiriman uang lintas negara.

APPUI melanjutkan kerja sama dengan Malaysian Association of Money Services Business (MAMSB) setelah kedua pihak menandatangani nota kesepahaman dalam penyelenggaraan IRF 2025.

Kolaborasi tersebut mencakup pertukaran praktik terbaik, peningkatan kapasitas industri, penguatan digitalisasi, serta peluang kerja sama strategis di sektor remitansi Indonesia dan Malaysia.

Forum tahun ini juga menyoroti kepatuhan terhadap prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Eddy mengatakan, industri remitansi Indonesia perlu memperkuat kapasitas agar mampu bersaing di pasar domestik sekaligus menjadi bagian dari ekosistem pembayaran global.

"Industri remitansi Indonesia harus mampu menjadi bagian dari ekosistem pembayaran global tanpa kehilangan daya saing di pasar domestik. Untuk itu, kolaborasi internasional perlu berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan kepatuhan para pelaku industri nasional," ujarnya.

Melalui IRF 2026, APPUI berharap dialog antara regulator, asosiasi, dan pelaku usaha menghasilkan langkah konkret untuk membangun industri remitansi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat, penguatan industri ini diharapkan dapat memperluas akses terhadap layanan pengiriman uang formal dengan biaya kompetitif, transparansi yang lebih baik, dan perlindungan dana yang memadai.