Rapor Pemprov Jabar 2025, DPRD Nilai Sektor Pendidikan Belum Maksimal

Ono juga menyinggung masih maraknya praktik penahanan ijazah oleh sekolah. Meski Pemprov Jabar telah menerbitkan surat edaran larangan, namun pada kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat belum mendapatkan ijazahnya.

"Kemarin memang sudah ada surat edaran terkait larangan menahan ijazah, tetapi faktanya di lapangan masih banyak sekolah yang menahan ijazah karena tunggakan biaya pendidikan yang cukup tinggi," katanya.

Ono juga mengkritisi kebijakan penghapusan bantuan pesantren yang dialihkan menjadi beasiswa santri. Menurut dia, alokasi anggaran justru mengalami penurunan signifikan.

"Dengan dihapusnya bantuan untuk pesantren dan dialihkan menjadi beasiswa santri, dari sebelumnya dianggarkan Rp10 miliar kini hanya tersisa Rp5,1 miliar. Ini tentu menjadi catatan," ucapnya.

Bagi ono, persoalan utama dari kebijakan tersebut terletak pada sistem pendataan. Sementara, pesantren di bawah Kementerian Agama belum memiliki data yang akurat terkait santri dari keluarga tidak mampu.

"Problem-nya ada pada pendataan. Pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama ini belum mampu menghadirkan data santri dari orangtua tidak mampu secara baik. Ke depan, gubernur bersama Kemenag harus bisa menyajikan data yang valid agar santri dari keluarga tidak mampu bisa dibantu oleh Pemprov Jawa Barat," katanya.

Selanjutnya, kebijakan penghapusan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta yang dialihkan menjadi beasiswa juga dinilai masih menyisakan masalah serupa.

"Kedua, untuk sekolah swasta, penghapusan BPMU dan pengalihan menjadi beasiswa juga membutuhkan proses pendataan yang lebih akurat. Tidak bisa hanya berdasarkan data sensus desil satu sampai lima yang ada di sistem, karena di lapangan masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum terdata," ujarnya.

Dengan begitu, Pemprov Jabar agar tidak hanya berpatokan pada data administratif, tetapi juga membuka ruang verifikasi berdasarkan kondisi riil masyarakat. Ia menyebut, hal ini perlu dikaitkan dengan pembahasan Perda Kependudukan yang saat ini tengah dibahas DPRD.

"Oleh karena itu, gubernur harus membuka akses, tidak hanya terpaku pada data di sistem, tetapi juga melihat kondisi riil masyarakat di bawah. Ini harus dikorelasikan dengan Perda Kependudukan agar pemerintah punya ruang membantu rakyat yang tidak ter-cover oleh sistem pendataan," katanya.

Meski demikian, Ono memastikan program beasiswa akan tetap dilanjutkan pada 2026. Namun, skemanya murni melalui beasiswa, bukan lagi hibah.

"Program tetap dilanjutkan. Nanti akan ada beasiswa untuk santri dan juga untuk sekolah swasta, dengan catatan hibah itu sudah tidak ada dan diganti sepenuhnya melalui skema beasiswa," kata dia.