PWNU Jabar Ikut Kritik Jokowi Soal Rencana Investasi Pabrik Miras

01 Mar 2021, 12:40 WIB

Ilustrasi Miras (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Bandung, IDN Times - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat ikut bersuara terkait Peraturan Presiden yang memperbolehkan berdirinya pabrik minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di beberapa daerah. PWNU Jabar menyarankan, sebaiknya Presiden membuka investasi di bidang lain yang lebih banyak manfaatnya.

"Kami secara khusus dari NU, khususnya PWNU Jabar tidak sepakat dengan kebijakan tersebut, karena apa pun alasannya jika kita bicara soal manfaat dan mudharat, sisi manfaat dan perkara yang membahayakan, miras sisi mudharat-nya lebih banyak dibanding sisi manfaatnya," ujar Ketua PWNU Jabar KH Hasan Nuri Hidayatullah saat dihubungi, Senin (1/3/2021).

1. Investasi pabrik miras lebih banyak sisi negatifnya

ANTARA FOTO/TO/Indrianto Eko Suwarso

Hasan Nuri atau yang akrab disapa Gus Hasan mengatakan, dampak negatif dari miras tidak hanya dirasakan sekarang. Keberadaan pabrik miras yang nantinya semakin menjamur bisa menjadi ancaman buat masa depan generasi Indonesia.

"Kita sepakat dari NU Provinsi Jabar, tidak setuju dengan adanya pembukaan investasi dalam minuman keras," kata Gus Hasan.

Menurutnya, investasi untuk mendongkrak perekonomian Indonesia tak hanya berasal dari miras. Lebih baik mengejar investasi dari sisi lain yang memberikan dampak positif dari segala aspek.

2. Kemudahan investasi pabrik miras tertuang pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021

Default Image IDN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di sini, diatur juga soal penanaman modal untuk minuman beralkohol.

Seperti dikutip dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021, Sabtu (27/2/2021), penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam modal bisa berupa perseorangan atau badan usaha.

Melalui kebijakan itu pemerintah membuka pintu untuk investor baru baik lokal maupun asing untuk minuman beralkohol di empat provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

3. Mendapat kecaman dari berbagai pihak

Ilustrasi minuman keras, minuman beralkohol. (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Atas kebijakan yang baru dikeluarkan, Presiden Jokowi mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Pusat M Cholil Nafis mengemukakan bahwa kearifan lokal tidak bisa dijadikan sebagai dalih untuk melegalkan minuman keras (miras).

"Tidak bisa atas nama kearifan lokal atau sudah lama ada, maka dipertahankan. Saya secara pribadi menolak terhadap investasi miras meskipun dilokalisir menjadi empat provinsi saja," katanya dikutip dari ANTARA.

Cholil berpendapat pembukaan industri miras akan memberikan keuntungan kepada segelintir orang namun akan menimbulkan kerugian besar bagi masa depan rakyat.

"Saya pikir harus dicabut kalau mendengarkan pada aspirasi rakyat, karena ini tidak menguntungkan untuk masa depan rakyat. Mungkin untungnya bagi investasi iya, tapi mudaratnya bagi investasi umat," kata dia.