Punya Ratusan SPKLU, Jabar Klaim Siap Hadapi Kendaraan Listrik

28 Okt 2022, 05:00 WIB

PLN menyiapkan kendaraan listrik dan juga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk para delegasi G20. (Dok. PLN)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sangat serius dalam menghadapi transformasi sektor kendaraan bahan bakar minyak (BBM) ke tenaga listrik. Keseriusan ini dibuktikan dengan berbagai langkah untuk menyongsong penggunaan energi hijau ini.

Salah satu yang kini tengah digiatkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar adalah memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Migas Utama Jabar ONWJ (MUJ ONWJ). Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Migas Hulu Jabar.

Perusahaan pelat merah ini memperluas cakupan dari sektor hulu, kini sudah menangani sektor hilir. Salah satu yang ditangani tengah menjadi fokus adalah, mengembangkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Wilayah Bandung Raya.

1. PLN tambah 104 SPKLU di Jabar

suara.com

Yang teranyar, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil menyatakan, ada penambahan 104 SPKLU dari PLN untuk Jabar. Penambahan tempat pengisian kendaraan listrik ini menjadi angin segar dan memperkuat masyarakat untuk menggunakan kendaraan non BBM.

"Jumlah SPKLU akan terus bertambah. Ini seiring dengan pengoptimalan panas bumi dan air sebagai sumber energi. Ini peristiwa menuju Indonesia yang energinya tidak perlu mengeruk perut bumi," kata Emil di Bandung, Kamis (27/10/2022).

PLN sendiri sebelumnya hanya memiliki lima SPKLU. Adapun 104 SPKLU ini akan diletakkan di 92 titik di kantor PLN Unit Layanan Pelanggan se-Jabar. Ada pula tujuh titik di kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, tiga titik di Kantor Pemda, satu titik di Istana Bogor dan satu titik di jalur lintas selatan Banjar.

2. Pada 2023 kendaraan listrik di Jabar akan lebih menjamur

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, Emil memprediksi bahwa pada tahun 2023 kendaraan listrik di Jabar akan lebih menjamur. Hal ini sejalan dengan surat yang sudah disampaikan pada dinas agar merubah kendaraan BBM ke listrik.

"Pembelian kendaraan-kendaraan dipastikan sudah mulai transisi ke mobil listrik dan memang sudah saya kirimkan surat-surat kepada dinas-dinas, daerah-daerah untuk itu," ujar Emil.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050. Perda ini membahas skema peralihan kendaraan konvensional ke listrik secara berkala.

"Jabar itu provinsi yang punya Perda terkait rencana umum energi daerah. Dalam hitungan sekian tahun harus ada energi campuran atau transisi, minimal 25 persen populasi mobil itu harus sudah listrik," ungkapnya.

3. BUMD Jabar ikut bangun SPKLU

Direktur Utama PT Migas Utama Jabar (MUJ), Begin Troys (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sementara it, Direktur Utama PT Migas Utama Jabar (MUJ), Begin Troys mengatakan, akselarasi transisi kendaraan konvensional ke listrik terus didukung. SPKLU dalam waktu dekat akan coba dibuat untuk beberapa wilayah sebagai percobaan.

"Bandung Raya dulu yang kita prioritaskan, misalkan untuk motor listrik di Bandung ada 100 titik (SPKLU) supaya ketika di tengah jalan mau mengisi daya itu mudah," ujar Begin usai peresmian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Utama Jabar (MUJ), Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin (20/9/2022) malam.

Begin menjelaskan, SPKLU ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, upaya untuk meningkatkan perpindahan dari kendaraan BBM ke listrik juga akan lebih maksimal ketika infrastruktur sudah tersedia.

"Kita akan mendorong pertumbuhan itu di beberapa titik yang belum tersedia SPKLU supaya masyarakat terdorong juga untuk mengubah dari kendaraan konvensional BBM menjadi kendaraan listrik. Supaya masyarakat ketika beli kendaraan listrik itu gak ragu lagi," tandasnya.

4. ASN Pemprov Jabar akan gunakan kendaraan listrik

Ilustrasi ASN (Dok.IDN Times/Istimewa)

Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Jabar, Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk mendorong peralihan kendaraan dinas berbasis bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

"Dalam APBD 2023, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk menyewa 26 mobil listrik. Pilihan sewa diambil karena Menteri Keuangan belum memberikan perubahan standar biaya mobil dinas untuk listrik. Beleid lama masih mengatur kendaraan dinas berbasis CC dan BBM," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (20/9/2022).

Selain itu, Pemprov Jabar juga sudah membuat road map dengan PLN untuk menginventarisir SPKLU yang nantinya akan dibangun. Mengingat dalam pembangunan SPKLU, tidak hanya dari PLN melainkan perusahaan lain juga bisa berinvestasi langsung.

"Jumlah di Jabar ada 47 SPKLU dan 29 SPBKLU itu yang baterainya swap, jadi motor roda dua yang pakai baterai dia tidak dicas melainkan yang tukar baterai dan swap baterai. ini belum ada keseragaman dan standarisasi, jadi nanti bisa sama kita dorong," katanya.

Infrastruktur SPKLU di Jabar kini tengah dijajaki lewat kerja sama dengan Direktorat Jendral Ketenaga Listrikan. Jabar juga jadi percontohan untuk tujuh SPKLU. Namun, hal ini masih bersifat usulan.

"Jabar sudah terpilih, tapi belum diterima. Kami komitmen tahun depan sudah menggunakan kendaraan listrik, tentunya sekarang kita mulai dan tidak ada masalah," kata dia.