Puluhan Perusahaan di Majalengka Kedapatan Buang Limbah Sembarangan

Berkaitan dengan pelanggaran, Ricky menjelaskan, ada beberapa tahap yang ditempuh dinas. Pertama, kata dia, Dinas akan memberikan teguran kepada perusahaan yang dinilai melanggar. 

"Kami ada tahapan ya, tidak main tutup dan lain sebagainya. Ada tiga kali teguran, 1 kali peringatan, paksaan pemerintah kemudiaan ke sanksi," kata dia.

"(Paksakan itu) denda. Denda itu melihat pada aturannya, apa yang dilanggar. Nah di situ," lanjut dia.

Untuk sanksi, jelas dia, diberikan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan. Teguran sendiri, dilakukan sebanyak 3 kali. 

"(Pemberian) sanksi, kalau dalam 3 kali teguran, 1 kali peringatan. Kalau teguran itu dipenuhi, tidak langsung sanksi. Sanksi paling ringan adalah pencabutan izin sementara. Sanksi sedang atau berat, ditutup permanen termasuk ada sanski pidananya," kata dia.

Dijelaskan Ricky, selama ini perusahaan-perusahaan yang kedapatan melanggar itu, cukup kooperatif. Mereka, kata dia, senantiasa menindaklanjuti teguran yang diberikan dinas. 

"Belum ada (yang ditutup). Karena kan teman-teman industri juga kooperatif, ketika kami lakukan teguran dan sebagainya. Paling tinggi, saat ini hanya di level peringatan," kata dia.

Temuan pelanggaran sendiri, kata dia, di antaranya berdasarkan penelusuran di lapangan. Dari penelusuran itu, ditemukan adanya perbedaan antara dokumen dan bukti di lapangan.

"Kaitan dengan dokumen. Kan ada dokumen nih, dokumen lingkungan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misal kalau di dokumen A ternyata di dokumen B," papar dia.

"Biasanya ditemukan pelanggaran dari dokumen lingkungan. Jadi laporan lingkungan disampaikan setiap 6 bulan sekali. Kedua, ketika ada laporan pengaduan dari masyarakat, misalkan ada cemaran limbah ke sawah, ke air," lanjut Ricky.

Untuk besaran denda, jelas dia, bisa sampai di angka miliaran. Dengan denda sebesar itu, diharapkan bisa memberi efek jera kepada perusahaan lain.

"Sampai M (miliaran). Kalau tidak salah, nilai terkecil minimal Rp5 miliar. karena kaitannya dangan UU ini, ketika dendanya juga besar, pemerintah ingin memberikan efek jera juga," kata dia.

"Karena pencemaran lingkungan ini tidak bisa dianggap remeh. Jadi kalau ada pencemaran, dampaknya ke ekosistem, masyarakat yang ada di sekitar terdampak, apalagi kesehatan," lanjut dia.

Puluhan kasus tersebut, kata dia, sebagian di antaranya hasil temuan triwulan tahun ini. Namun, ada juga yang merupakan tindak lanjut dari tahun sebelumnya.

"Itu triwulan pertama tahun ini juga ada. Triwulan pertama itu menindaklanjuti yang laporan triwulan tahun sebelumnya," papar dia.

Jumlah pelanggaran sebanyak itu, kata dia, merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi. Ditegaskannya, secara tugas, DLH hanya menangani perusahaan yang resmi saja.

"Jadi kami mengawasi yang sudah berizin ya. Kalau yang tidak berizin tidak awasi. Jadi kalau teman-teman melihat ada cemaran dan sebagainya, laporan ke kami, tidak tindak lanjuti karena tidak mengawasi yang tidak berizin," papar dia.

Ricky menegaskan, pengawasan terhadap perusahaan yang tidak berizin, secara tidak langsung mengakui keberadaannya yang ilegal itu. 

"Jadi gini, ketika tidak berizin tapi kami lakukan tindakan dan sebagainya, seolah-olah kami mengiyakan. Misalkan ini tidak berizin, kami datang, seolah-olah kami mengiyakan, melegalkan apa yang mereka lakukan. Kalau tidak berizin, ketika ada sesuatu pun, mereka yang tanggung sendiri akibatnya, masing-masing," jelas dia.