Puluhan Emak-emak Protes Anaknya Gagal Masuk Sekolah Lewat PPDB

Lilis mengatakan, dia merupakan keluarga miskin sehingga ketika mengajukan PPDB melalui jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP). Dia pun bahkan telah meminta bantuan melalui surat dari Komisi D DPRD Bandung.

"Tapi setelah bulak balik mencoba tetap tidak bisa karena disebut sudah telat dan kuota jalur ini habis. Padahal saya sudah daftarkan anak dari awal," ujar Lilis.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Masyarakat Jawa Barat, Ila Setiawati, menuturkan, sistem PPDB dengan zonasi sangat merugikan banyak pihak sebab masih ada indikasi oknum bermain dan meluluskan siswa yang tidak memenuhi syarat. Penerimaan siswa dengan cara ini pun justru memunculkan masalah ketidakadilan.

Ila mengatakan, dengan sistem PPDB zonasi seharusnya sekolah dari berbagai tingkat dibuat secara merata mulai dari sekolah dasar (SD) hingga SMA. Sebab ketika dalam daerah tertentu tidak memilii sekolah maka bisa jadi siswa yang ada di daerah tersebut sulit masuk sekolah negeri.

"Maka sebelum ada sistem ini seharusnya ada pemerataan infrastruktur agar tidak ada warga yang dirugikan karena tidak mempunyi sekolah terdekat dari rumahnya," ujar Ila.

Menurut Ila, sejauh ini pihaknya memantau masih banyak siswa RMP yan gagal masuk ke sekolah negeri. Padahal ketika mereka akan masuk ke sekolah swasta harus ada biaya lebih yang dikeluarkan.

Untuk itu, forum ini memohon kepada Dinas Pendidikan Bandung untuk menyalurkan siswa RMP bila ada yang tidak diterima di sekolah negeri untuk masuk ke sekolah swasta tanpa dipungut biaya.

Kemudian, dengan adanya sejumlah kecurangan yang sudah diindikasi, maka Disdik wajib mendiskualifikasi mereka karena sudah merugikan calon didik yang berjuang secara jujur masuk sekolah negeri.

"Ke depan kami meminta ada keseimbangan juga untuk yang zonasi dan jalur akademik karena ada siswa yang berprestasi tapi tidak masuk zonasi dengan jarak jauh dari sekolah," ujarnya.