Pujian di Tengah Kontroversi Pilkada Langsung Gagasan Menteri Tito

Levi, sapaan akrab Reza, berpendapat jika ongkos politik yang mahal dalam sistem Pilkada langsung telah menyeleksi putra daerah yang berkualitas namun tak memiliki cukup modal. Walhasil, hanya sosok dengan modal besar saja yang dapat menjadi calon kepala daerah meski kualitasnya belum teruji dengan baik.

"Sistem politik yang ada membuat putra daerah dengan gagasan hebat namun tidak kuat modal untuk logistik kampanye harus bisa menerima kenyataan mengubur impiannya berkontribusi membangun daerah dengan menjadi Wali Kota, Bupati atau Gubernur," katanya.

Sistem Pilkada langsung juga telah mewajibkan seorang calon kepala daerah untuk berkampanye dari pintu ke pintu. Hal itu, bagi Levi, membuka peluang politik uang yang kerap dilakukan calon kepala daerah yang bermodal besar. Fenomena itu tentu membentuk perspektif negatif di kalangan masyarakat.

"Selain itu, pemilih akan menjadi individualis dan materialistis. Calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah," tutur dia.

Tak berhenti sampai di sana. Merujuk pada berbagai peristiwa yang terjadi selama Indonesia menggelar Pilkada langsung, sistem politik ini juga dianggap berpotensi menimbulkan konflik antarmasyarakat yang berbeda pilihan politik.

Belum lagi keluhan-keluhan lainnya, seperti misalnya ongkos penyelenggaraan yang mahal dan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Baik itu anggaran bantuan sosial maupun pos anggaran lain yang dicantumkan petahana demi kepentingan pribadi karena kembali maju dalam Pilkada langsung," ujar Levi.

Sejauh ini kritik terhadap gagasan Tito tentang evaluasi Pilkada langsung mengalir deras. Namun, Levi berpendapat jika kritik itu seringkali tidak dibarengi dengan kajian yang ilmiah.

"Jadi pihak-pihak yang merasa terganggu dengan gagasan Mendagri, sebaiknya berdialektika secara akademis seperti yang disampaikan Mendagri, di mana akan melakukan riset dan membuka forum secara terbuka untuk berdialog," ujar Levi.

Dengan opini itu Levi berharap wacana Mendagri untuk mengevaluasi Pilkada tidak ditanggapi secara nyinyir tanpa argumentasi yang jelas, apalagi sampai menuding bahwa Tito telah mengusik sistem demokrasi di Indonesia.

"Memang benar dengan Pilkada partisipasi, demokrasi menjadi lebih baik ketimbang dipilih DPRD yang sarat praktik oligarki dan seperti membeli kucing dalam karung. Toh evaluasi Mendagri terhadap Pilkada bukan juga meminta untuk kepala daerah kembali dipilih DPRD," kata Levi.

Mendagri, kata dia, hanya menawarkan Pilkada untuk dievaluasi. Jika memang Pilkada dirasa lebih berfaedah sebagai sebuah sistem pemilu untuk memilih pemimpin di daerah dengan memperbaiki berbagai kekurangannya, ia yakin Mendagri juga tidak akan keberatan.