PT KAI Mangkir Sidang Gugatan Rp100 M oleh Penumpang KA Argo Bromo

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sendiri sudah mengirimkan surat panggilan sidang perdana ini kepada para pihak tergugat. Namun, mereka memilih untuk tidak hadir, kuasa hukum dari para pihak tergugat pun tidak muncul dalam persidangan ini.

"Tadi dilaporkan oleh Ketua Majelis Hakim juga menyatakan bahwa sudah diterima surat panggilan itu. Tetapi seperti ini, kita sudah hadir dari jam sembilan pagi sampai jam dua siang pun belum ada yang hadir dari para tergugat," jelasnya.

Disinggung mengenai apakah ada alasan yang disampaikan kepada hakim atas ketidakhadiran para tergugat, Rolland mengatakan, hal tersebut tidak ada.

"Sejauh ini tidak ada. Tadi pun kami hanya menerima informasi dari Majelis Hakim bahwa sudah diterima saja (surat panggilan), gitu. Bahwa berarti tidak ada isu bahwa surat panggilan ini tidak diterima," kata dia.

"Artinya, sesuai dengan korespondensi alamat itu sudah diterima oleh masing-masing pihak," ucapnya.

Sebelumnya, Rolland mengatakan, dia merupakan salah satu saksi mata dalam peristiwa tabrakan maut KRL dan KA Argo Bromo Anggrek. Saat kejadian, dia berada di gerbong lima KA Argo Bromo Anggrek dengan posisi tempat duduk di 11 A.

Dia merasakan langsung bagaimana kondisi kalang kabut penumpang di dalam gerbong tersebut. Beberapa penumpang lain sudah hendak memecahkan kaca, namun ada juga yang turut menenangkan.

"Satu jam kok belum ada pemberitahuan dari pusat, akhirnya saya memutuskan untuk, sudah saya mengevakuasi diri sendiri, saya pulang gitu, dijemput oleh keluarga. Karena kan saya besok paginya memang ada agenda gitu. Ada agenda sidang, kebetulan kan saya lawyer juga," kata dia.

Selang beberapa waktu setelah pulang, Rolland baru mendapatkan pesan dari KAI kurang lebih pukul 12 malam, dengan berisikan perjalanan KA Argo Bromo Anggrek dibatalkan karena ada kendala operasional. Sementara, pada kenyataannya di lapang kereta mengalami kecelakaan.

"Padahal, kalau menurut Undang-Undang Perkeretaapian, ketika sarana kereta api itu mengalami kecelakaan, dia harus menginformasikan secara langsung. Itu pasal 125 dalam Undang-Undang Kereta Api. Kok ini malah menyebut adanya kendala operasional, dibatalkan, kan enggak sesuai fakta," tuturnya.

Selain itu, Rolland juga menyayangkan PT KAI yang tiba-tiba menawarkan opsi refund tanpa menanyakan kondisi para penumpang terlebih dahulu. Dia mempertanyakan etika dan tata cara perusahaan sekaliber KAI dalam melayani penumpangnya.

Di sisi lain, Rolland juga mempertanyakan nilai santunan bagi keluarga yang jadi korban tewas dan luka senilai Rp90 juta. Dia menilai angka itu belum dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

Dengan begitu, dalam materi gugatannya, Rolland menggugat PT KAI membayar senilai Rp100 miliar untuk keluarga korban dan Rp 800 ribu untuk tiket kereta yang sudah dibelinya dari sebuah aplikasi.

"Biarlah KAI membayar ke pengadilan dan pengadilan yang akan memberikan (kepada) para ahli waris untuk mengambil di pengadilan dengan konsinyasi. Itu saya serahkan mekanisme ke pengadilan. Dan nama Rolland Potu saya nyatakan tidak akan mengambil sepeser pun," jelas dia.